Padang, InvestigasiPublik.com — Pemerintah Kota Padang mendorong penguatan infrastruktur pendidikan berbasis ketahanan bencana melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan parlemen.
Hal ini menjadi fokus utama saat Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (4/9/2026).
Rombongan Komisi X DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro terlebih dahulu meninjau kondisi pengerjaan rehabilitasi sarana pendidikan yang rusak akibat dampak bencana hidrometeorologi November 2025 lalu.
Peninjauan lapangan menyasar dua sekolah terdampak, yakni SDN 04 Baringin di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, serta SDN 32 Kuranji di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, sebanyak 15 Sekolah Dasar (SD) negeri di Kota Padang menerima bantuan dana revitalisasi pascabencana dari pemerintah pusat.
Total dana alokasi anggaran pusat yang dikucurkan mencapai Rp7,74 miliar, dengan pelaksanaan pengerjaan fisik konstruksi yang telah dimulai sejak April 2026.
“Penanganan infrastruktur sekolah terdampak bencana merupakan langkah krusial untuk menjamin keberlanjutan proses belajar mengajar anak-anak kita. Kami sangat mengapresiasi perhatian Komisi X DPR RI dan pemerintah pusat,” ungkap Maigus Nasir.
Akselerasi Normalisasi Sungai dan Mitigasi Bencana Berkelanjutan.
Di samping penataan fisik gedung sekolah, Maigus Nasir menekankan pentingnya intervensi struktural yang komprehensif pada kawasan sekitar satuan pendidikan yang berada di zona rawan banjir.
Ia meminta dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat untuk melakukan percepatan normalisasi aliran sungai serta penguatan infrastruktur penahan luapan air.
“Revitalisasi gedung sekolah harus berjalan seiring dengan penataan lingkungan. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempercepat normalisasi sungai-sungai yang melintasi kawasan rawan banjir agar gedung sekolah yang selesai direhabilitasi tidak kembali terdampak saat curah hujan tinggi,” tegas Maigus Nasir.
Dukungan Komisi X DPR RI ini diharapkan mempercepat penyelesaian pemulihan fasilitas publik sektor pendidikan di Kota Padang, sekaligus memastikan setiap satuan pendidikan memiliki ketahanan terhadap potensi ancaman bencana alam di masa mendatang. (hkp/min)
