Tanah Datar, InvestigasiPublik.com – Pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) untuk mempercepat penanganan pascabencana membuahkan hasil nyata. Setelah sempat terputus selama satu setengah bulan akibat banjir bandang, akses vital yang menghubungkan Ruas Jalan Sitangkai–Tanjung Ampalu di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung kini kembali normal.
Jembatan Bailey yang dibangun melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar telah dapat dilalui kendaraan sejak 9 Juli 2026. Kehadiran jembatan tersebut mengakhiri masa isolasi yang selama 1,5 bulan menghambat mobilitas masyarakat serta melumpuhkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan distribusi barang di kawasan tersebut.
Jembatan sebelumnya putus diterjang banjir bandang pada 20 Mei 2026 sehingga memutus jalur utama penghubung antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung. Selama akses terputus, masyarakat harus memutar melalui jalur Kumani–Tanjung Bonai Aua–Koto Panjang–Tigo Jangko–Pangian Lintau dengan tambahan jarak sekitar 19 hingga 20 kilometer dan waktu tempuh mencapai satu jam.
Kondisi itu berdampak langsung terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Pelajar dan mahasiswa asal Sijunjung yang bersekolah maupun kuliah di Tanah Datar harus menempuh perjalanan lebih jauh setiap hari sehingga biaya transportasi meningkat. Distribusi hasil pertanian, perkebunan, serta kebutuhan pokok masyarakat juga ikut terganggu.
Para petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga jasa angkutan mengalami penurunan pendapatan akibat terhambatnya akses logistik.
Kini kondisi tersebut mulai pulih. Arus kendaraan kembali ramai melintasi Jembatan Bailey. Bus penumpang, truk ekspedisi, kendaraan pengangkut hasil pertanian dan perkebunan, mobil pikap, hingga sepeda motor kembali menggunakan jalur tersebut. Para pelajar pun dapat kembali berangkat dan pulang sekolah melalui akses yang telah diperbaiki.
Kepala UPTD Workshop dan Peralatan Dinas BMCKTR Sumbar, Mitra Hengki, mengatakan pembangunan Jembatan Bailey merupakan bagian dari percepatan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan dampak bencana sesuai arahan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.
“Total anggaran pembangunan Jembatan Bailey beserta pemasangannya mencapai Rp4,9 miliar. Ini merupakan tindak lanjut atas komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat pemanfaatan dana TKD dalam penanganan bencana sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secepat mungkin,” ujar Mitra Hengki di Tanah Datar, Selasa (28/7/2026).
Ia menjelaskan, Jembatan Bailey yang dibangun memiliki panjang 42 meter dengan lebar 4,2 meter serta mampu menahan beban kendaraan hingga 15–20 ton.
Menurutnya, tahapan yang paling memakan waktu adalah pembangunan pondasi tapak atau abutment jembatan yang dikerjakan secara swakelola dengan anggaran sekitar Rp800 juta. Sementara pengadaan konstruksi Jembatan Bailey menghabiskan anggaran sekitar Rp4,1 miliar.
“Perakitan jembatan dimulai pada 6 Juli dan tiga hari kemudian, tepatnya 9 Juli, sudah dapat dilalui masyarakat. Pekerjaan yang paling lama memang pada pembangunan tapak jembatan dan ditargetkan selesai seluruhnya pada awal Agustus mendatang,” jelasnya.
Mitra Hengki menegaskan, Jembatan Bailey dibangun sebagai solusi cepat untuk mengembalikan fungsi transportasi sambil menunggu pembangunan jembatan permanen yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp25 miliar.
“Meski bersifat sementara, Jembatan Bailey memiliki daya tahan yang cukup lama dan dapat digunakan bertahun-tahun dengan kapasitas beban hingga 15 sampai 20 ton,” katanya.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan jembatan tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Sumbar dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana.
“Ini membuktikan bahwa Pemprov Sumbar selalu hadir dan bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Nagari Taluk, Pendi Aswil, mengatakan putusnya jembatan membuat masyarakat benar-benar terisolasi selama satu setengah bulan. Seluruh aktivitas harus dialihkan melalui jalur alternatif yang jauh lebih panjang.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan perekonomian pada sektor perkebunan karet, sementara sebagian lainnya berprofesi sebagai peternak ayam petelur yang kesulitan mendistribusikan hasil produksinya selama akses jalan terputus.
“Selama akses terputus, perekonomian masyarakat praktis lumpuh. Banyak pelaku UMKM memilih menutup usahanya karena aktivitas ekonomi berhenti. Sekarang setelah Jembatan Bailey dibuka, usaha masyarakat mulai berjalan kembali dan ekonomi kembali bergerak,” katanya.
Pendi mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumbar yang dinilai tanggap dalam memulihkan akses penghubung masyarakat.
Rasa syukur juga disampaikan Rela Islamiah (26), pemilik warung di sekitar lokasi jembatan. Ia mengaku usahanya kembali hidup setelah arus lalu lintas kembali normal.
“Alhamdulillah, sekarang sudah ada lagi uang yang berputar setiap hari dari hasil jualan kami. Kami sangat berterima kasih karena jembatan ini membuat masyarakat kembali bisa beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.
Hal senada disampaikan pemilik Rumah Makan Elok Basamo, It (60). Sejak jembatan kembali difungsikan, rumah makan miliknya kembali beroperasi dan mulai ramai dikunjungi pelanggan.
“Kami sudah buka lagi sejak jembatan beroperasi. Sopir-sopir truk yang dulu biasa singgah kini mulai kembali datang. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Bapak Gubernur Mahyeldi dan Bapak Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, karena akses ini bisa cepat dibuka kembali. Masyarakat sangat terbantu karena sekarang bisa kembali menjalankan usaha,” tuturnya.
