Painan, InvestigasiPublik.com – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong percepatan program Perhutanan Sosial agar menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan di daerah tersebut.
Langkah strategis ini dibahas dalam Forum Diskusi Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2026 yang digelar di Hotel Hanna Syariah, Painan, Senin (10/8/2026).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kawasan hutan, serta menyusun rekomendasi dan rencana aksi yang terukur dan dapat diterapkan di lapangan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pesisir Selatan, Ahmad Hidayat, SSTP, M.Sc., yang bertindak sebagai moderator menegaskan, keberhasilan program ini tidak bisa berjalan dengan pola sektoral. Seluruh perangkat daerah dan instansi terkait harus bersinergi mulai dari tahap perencanaan, pengembangan usaha, penyediaan infrastruktur hingga penjaminan akses pasar.
“Forum ini diharapkan tidak berhenti sekadar diskusi, namun melahirkan rekomendasi nyata dan rencana aksi terukur guna mendukung program unggulan ‘Pro Rakyat’ dalam RPJMD 2025–2029,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pesisir Selatan, Dailipal, S.Sos., M.Si., menekankan pentingnya menyingkirkan ego sektoral. Menurutnya, Pokja Perhutanan Sosial harus bertindak sebagai orkestrator yang menyatukan berbagai program agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dari sisi pengelolaan kawasan, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Pesisir Selatan memaparkan bahwa saat ini akses legal Perhutanan Sosial di daerah itu telah mencapai 22.321 hektare yang dikelola oleh 18 kelompok masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan serius terkait penurunan indeks kualitas lahan. Oleh karena itu, penguatan terhadap 51 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadi langkah krusial agar hutan tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan.
Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan, Hamdi, S.Pt., M.Si., menyoroti potensi besar pengembangan sistem wanatani atau agroforestri. Kawasan hutan dapat dipadukan dengan komoditas unggulan masyarakat seperti kopi, gambir, dan pala. Upaya ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi, tetapi juga didorong hingga tahap hilirisasi untuk memberikan nilai tambah yang maksimal bagi petani.
“Komoditas ini berpeluang memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan jika dikelola dengan pendekatan kawasan, dukungan teknologi, serta akses pasar yang tepat,” kata Hamdi.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga memaparkan arah kebijakan makro dan strategi pengembangan Perhutanan Sosial tingkat provinsi. Kebijakan ini diharapkan menjadi payung hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akses legal, kelembagaan kelompok, pengembangan usaha, serta pendampingan teknis bagi masyarakat pengelola hutan.
Di akhir diskusi, disepakati bahwa percepatan Perhutanan Sosial membutuhkan perubahan paradigma kerja dari yang semula sektoral menjadi lintas sektor berbasis kawasan. Melalui dukungan program GCF REDD+, Pemkab Pesisir Selatan menargetkan tersusunnya Peta Jalan Percepatan Perhutanan Sosial yang terintegrasi, mencakup penetapan lokasi prioritas, pengembangan usaha, akses pasar hingga pembiayaan hijau.
Pemerintah daerah optimistis, dengan sinergi yang kuat, Perhutanan Sosial akan menjadi instrumen penting mewujudkan kesejahteraan masyarakat nagari. Hutan tidak lagi dipandang sekadar kawasan yang harus dilindungi, melainkan sebagai sumber kehidupan ekonomi yang dikelola secara lestari dan berkelanjutan. (min)
—
