Bengkulu, InvestigasiPublik.com — Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Bengkulu menghadiri Rapat Evaluasi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 tingkat provinsi yang berlangsung pada Senin (31/8/2026).
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfotik Bengkulu, Tanti Nasilva, S.Sos., hadir mewakili instansi dalam pertemuan sinergis antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut.
Hasil SNLIK 2026 mencatatkan capaian positif pada sektor aksesibilitas, di mana Indeks Inklusi Keuangan Provinsi Bengkulu berhasil menyentuh angka 93,88 persen, disusul Indeks Literasi Keuangan sebesar 72,36 persen.
Kendati demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kelembagaan penjaminan keuangan masih membutuhkan sosialisasi intensif.
“Dari total penduduk pemilik simpanan, sebanyak 37,49 persen belum mengetahui bahwa simpanan mereka dijamin oleh negara, dan 53,69 persen belum mengenal peran LPS. Adapun untuk pemegang polis asuransi, baru 12,47 persen yang memahami adanya mekanisme penjaminan polis,” papar Tanti Nasilva.
Selain membedah capaian indikator literasi dan inklusi keuangan, forum evaluasi tersebut membahas pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN difungsikan sebagai pilar utama pemerintah daerah dan pusat dalam perencanaan, penetapan sasaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program perlindungan sosial agar tepat sasaran.
Penentuan desil kesejahteraan pada DTSEN didasarkan atas kalkulasi 41 variabel terukur.
Berdasarkan pemutakhiran Versi III Tahun 2026, profil desil penduduk Provinsi Bengkulu terbagi atas:
Desil 1–4 (Kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah): 44,88 persen.
Desil 5–8 (Kelompok Menengah): 38,53 persen.
Desil 9–10 (Kelompok Berpendapatan Tinggi): 13,17 persen.
Belum Memiliki Desil Terdata: 3,40 persen.
Melalui integrasi data statistik terpadu ini, Pemprov Bengkulu berkomitmen memperkuat literasi keuangan masyarakat sekaligus memastikan program bantuan sosial tepat sasaran berdasarkan basis data yang akurat. (dkb/min)
