Jakarta, InvestigasiPublik.com — Pemerintah Republik Indonesia terus memperkuat dan melipatgandakan operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah berisiko tinggi.
Hingga Jumat (21/8/2026), sebanyak 52 armada pesawat dan helikopter telah diterjunkan guna mendukung penanggulangan karhutla di enam provinsi prioritas yang tersebar di Pulau Sumatra dan Kalimantan.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resminya mengungkapkan bahwa pada Jumat siang, lima pesawat tambahan milik TNI Angkatan Udara (AU) telah diberangkatkan dari Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
“Langkah ini diambil untuk memperkuat 30 armada udara milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah beroperasi di tiga provinsi terdampak di Pulau Kalimantan,” papar Seskab Teddy Indra Wijaya.
Tak hanya menggerakkan armada dari Malang, TNI AU turut menyiagakan jajaran pesawat tempur dan angkut di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Seluruh unit tersebut disiapkan agar mampu terbang sewaktu-waktu sesuai eskalasi kebutuhan BNPB di lapangan.
Berdasarkan laporan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, konsentrasi 52 pesawat penanggulangan bencana diarahkan pada enam provinsi dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Peta sebaran alokasi mencakup 30 unit pesawat yang bersiaga dan beroperasi di wilayah Kalimantan, sementara 22 unit lainnya dikerahkan untuk menyisir kawasan Sumatrra.
Armada udara yang ditempatkan mencakup berbagai kualifikasi unit, mulai dari pesawat patroli pemantau titik api (hotspot), pesawat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memicu hujan buatan, hingga helikopter pemadam water bombing kapasitas besar.
Operasi pemadaman dari udara telah berlangsung intensif sejak Kamis hingga Jumat (20–21/8/2026). Sinergi BNPB dan TNI difokuskan untuk menjangkau titik kebakaran di area terisolasi yang sulit ditempuh oleh satgas darat.
Langkah mobilisasi armada secara masif ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat respons darurat, menekan laju sebaran kabut asap lintas daerah, serta melindungi kesehatan warga dan ekosistem lingkungan. (*/min)
