PADANG – Klaster Bencana Sumbar terus diperkuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang terpadu, terkoordinasi, dan efektif melalui kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, saat membuka Workshop Pertemuan Lintas Sektoral Pendukung Klaster Penanggulangan Bencana Provinsi Sumbar di The ZHM Premiere Hotel Padang, Selasa (21/4/2026).
Menurut Arry, tingginya kompleksitas dan frekuensi bencana di Sumatera Barat menuntut pola penanganan yang terintegrasi dan kolaboratif antar seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengingatkan dampak besar bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Peristiwa tersebut menyebabkan 264 orang meninggal dunia, 72 orang hilang, serta lebih dari 10 ribu warga harus mengungsi, disertai kerusakan infrastruktur dan lumpuhnya aktivitas sosial ekonomi.
“Kondisi ini menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja bersama yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sejalan dengan kebijakan nasional yang diamanatkan BNPB, Pemprov Sumbar mendorong penerapan pendekatan klaster bencana pada seluruh tahapan, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.
Namun demikian, Arry mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti belum optimalnya fungsi klaster, belum jelasnya pembagian peran, serta lemahnya mekanisme koordinasi lintas sektor.
Melalui workshop ini, pemerintah daerah berharap dapat menyamakan persepsi, memperkuat sinergi antar pihak, serta menyusun rencana aksi yang aplikatif dan sesuai kebutuhan lapangan.
Pemprov Sumbar juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak, termasuk dukungan Sumbar Pulih dan Yayasan Plan International Indonesia, dalam memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana.
“Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan adalah kunci membangun sistem penanggulangan bencana yang kuat dan berkelanjutan di Sumatera Barat,” pungkas Arry.
Workshop ini diikuti BPBD Provinsi dan kabupaten/kota, OPD terkait, TNI/Polri, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, relawan kebencanaan, serta para narasumber dan fasilitator.
