Painan,InvestigasiPublik-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pesisir Selatan, Mochammad Radyan menegaskan komitmennya untuk menuntaskan proses penyidikan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini tengah ditangani institusinya.
Komitmen tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan keuangan negara.
Menurut Mochammad Radyan, setiap perkara yang telah masuk ke tahap penyidikan akan ditangani sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan, kata dia, akan terus mengumpulkan serta menguji alat bukti sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Kami berkomitmen. Nanti hasilnya bakal diumumkan secara resmi,” tegasnya melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Andre Pratama, kepada wartawan di Painan baru-baru ini.
BACA JUGA Komisi I Dukung Penegakan Hukum, Kadis Koperindag dan Mantan Plt BPBD Diperiksa Kejaksaan Pessel
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa proses hukum terhadap sejumlah perkara dugaan korupsi masih berjalan. Kejaksaan memastikan penanganan perkara dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti serta fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik.
Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memeriksa pihak-pihak yang dinilai mengetahui atau berkaitan dengan perkara. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai rangkaian peristiwa, penggunaan anggaran, hingga kemungkinan adanya kerugian keuangan negara.
Namun demikian, setiap pihak yang diperiksa maupun yang disebut dalam proses penanganan perkara tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan. Status hukum seseorang juga harus ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah, bukan semata-mata berdasarkan informasi atau dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Kejari Pesisir Selatan juga menyatakan bahwa perkembangan penanganan perkara nantinya akan disampaikan secara resmi kepada publik. Langkah tersebut penting agar informasi mengenai proses hukum tidak berkembang menjadi spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.
Komitmen penuntasan perkara dugaan korupsi juga menjadi perhatian publik di Kabupaten Pesisir Selatan. Masyarakat berharap setiap laporan maupun perkara yang telah memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti dapat diproses secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Terlebih, dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara akuntabel sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pihak yang nantinya terbukti bersalah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.
Karena itu, masyarakat kini menunggu hasil penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Apabila dari proses penyidikan ditemukan bukti yang cukup, perkara dapat dilanjutkan ke tahapan hukum berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila hasil penyidikan tidak menemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum, proses tersebut juga harus disampaikan secara terbuka sesuai mekanisme yang berlaku.
Andre Pratama menegaskan, pihaknya akan menyampaikan perkembangan maupun hasil penanganan perkara melalui jalur resmi.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai perkembangan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.
BACA JUGA Kejari Painan Telaah Laporan Dugaan Penyelewengan Dana UPK Linggo Sari Baganti
