Padang, InvestigasiPublik.com — Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diarahkan agar tidak lagi sekadar berorientasi pada keikutsertaan dalam pelatihan.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar mengembangkan Program SINERGI ASN yang menghubungkan kebutuhan kompetensi organisasi dengan rencana pengembangan setiap ASN.
Program tersebut digagas Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sumbar, Hasma Wiwi, S.STP., M.M., sebagai Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VII Tahun 2026.
Wiwi mengatakan pendekatan tersebut diperlukan agar pengembangan kompetensi ASN memiliki hubungan yang lebih jelas dengan kebutuhan organisasi dan target kinerja.
“Peta kebutuhan tersebut kemudian diarahkan kepada ASN yang membutuhkan pengembangan diri. Tujuannya agar kompetensi yang diperoleh relevan dengan kebutuhan organisasi,” jelas Wiwi di Padang, Jumat (18/9/2026).
Dari Kebutuhan Organisasi ke Pengembangan ASN
Dalam skema SINERGI ASN, proses pengembangan kompetensi diawali dengan identifikasi kebutuhan strategis organisasi. Selanjutnya dilakukan pemetaan kompetensi yang dibutuhkan, identifikasi ASN yang perlu dikembangkan, hingga penyusunan rencana pengembangan individu.
Konsep tersebut menghubungkan Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai rencana kebutuhan pengembangan kompetensi organisasi dengan Individual Development Plan (IDP) yang memuat rencana pengembangan kompetensi masing-masing ASN.
Dengan pola itu, usulan pengembangan kompetensi tidak hanya berangkat dari keinginan mengikuti pelatihan, tetapi terlebih dahulu melihat kompetensi apa yang dibutuhkan organisasi dan siapa ASN yang membutuhkan penguatan kompetensi tersebut.
BKD Sumbar menilai pemetaan tersebut penting agar investasi pengembangan kompetensi memiliki kaitan dengan pekerjaan yang dijalankan ASN serta sasaran organisasi.
Data Menjadi Dasar Penentuan Prioritas
Implementasi SINERGI ASN dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah pihak, antara lain BPSDM, Bappeda, Biro Organisasi dan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.
BKD juga menyiapkan instrumen untuk mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan kompetensi. Instrumen tersebut kemudian diperkenalkan kepada pengelola kepegawaian perangkat daerah melalui sosialisasi dan pendampingan.
“Inovasi ini akan kita terapkan secara bertahap, sembari melakukan penyempurnaan instrumen-instrumen teknisnya,” ujar Wiwi.
Data yang terkumpul selanjutnya diverifikasi dan dikonsolidasikan untuk memperoleh gambaran kebutuhan kompetensi ASN secara lebih terstruktur.
Hasil pemetaan tersebut akan menjadi bahan BKD dalam menentukan prioritas pengembangan kompetensi serta memperkuat koordinasi dengan BPSDM untuk penyusunan program pembelajaran.
Bagi perangkat daerah, sistem ini diharapkan memberikan acuan dalam menyampaikan kebutuhan pengembangan kompetensi. Sementara bagi ASN, rencana pengembangan menjadi lebih terarah karena dikaitkan dengan tuntutan pekerjaan dan kebutuhan organisasi.
“InsyaAllah ini akan positif baik untuk perangkat daerah maupun bagi ASN,” katanya.
Menuju ASN Corporate University
SINERGI ASN juga diposisikan sebagai salah satu fondasi menuju penerapan konsep ASN Corporate University. Dalam pendekatan tersebut, pembelajaran ASN tidak semata-mata dipandang sebagai kegiatan pelatihan, tetapi menjadi bagian dari proses peningkatan kapasitas sekaligus pencapaian tujuan organisasi.
Ke depan, BKD Sumbar akan melanjutkan verifikasi dan validasi data, konsolidasi kebutuhan kompetensi tingkat provinsi, penyusunan HCDP, serta memperkuat keterkaitan antara HCDP dan IDP.
Monitoring dan evaluasi juga akan dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem tersebut digunakan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, keberhasilan SINERGI ASN tidak hanya ditentukan oleh tersedianya instrumen atau sistem pemetaan, tetapi juga dari pemanfaatannya dalam proses perencanaan dan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemprov Sumbar.
