Padang, InvestigasiPublik.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperluas gerakan Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TBC setelah penemuan kasus tuberkulosis di daerah itu dinilai masih jauh dari estimasi beban penyakit.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebut, dari estimasi sekitar 24.525 kasus TBC pada 2026, baru sekitar 9.330 kasus atau 38 persen yang ditemukan dan mendapatkan pengobatan. Data tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Konferensi Kerja (Kongker) Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) ke-XVIII di The ZHM Premiere Hotel Padang, Jumat (18/9/2026).
Dengan kondisi tersebut, sekitar 15 ribu kasus berdasarkan estimasi tersebut masih menjadi tantangan dalam upaya penemuan dan penanganan TBC di Sumbar.
“Kita tidak boleh hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus semakin aktif menemukan kasus di tengah-tengah masyarakat,” kata Mahyeldi.
Ia menilai penanggulangan TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada fasilitas dan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah hingga tingkat nagari, desa, dan kelurahan serta masyarakat perlu dilibatkan dalam menemukan kasus dan memastikan pasien menjalani pengobatan.
“Penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Kita membutuhkan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat,” ujarnya.
Siaga TBC Baru 20,5 Persen
Salah satu pendekatan yang didorong Pemprov Sumbar adalah memperluas Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TBC.
Mahyeldi menyebut, berdasarkan data per 19 Juli 2026, baru 264 desa/kelurahan dari total 1.287 desa/kelurahan di Sumbar yang telah menjadi wilayah Siaga TBC. Capaian tersebut sekitar 20,5 persen.
“Bagi kita, 20,5 persen belum cukup. Target kita harus jauh lebih besar,” katanya.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta mempercepat pembentukan sekaligus memastikan keberadaan kader Siaga TBC tidak sekadar administratif.
Kader di tingkat masyarakat diharapkan dapat mengenali gejala TBC, memberikan edukasi, mendorong pemeriksaan terhadap kontak serumah, mendampingi keluarga pasien, serta membantu memastikan pengobatan diselesaikan hingga tuntas.
Penemuan Kasus Jadi Titik Perhatian
Selain memperluas gerakan berbasis masyarakat, Pemprov Sumbar mendorong penemuan kasus secara aktif, skrining, investigasi kontak, diagnosis, pengobatan sampai tuntas, serta pemberian terapi pencegahan TBC.
Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan daerah melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, yang antara lain mengatur strategi eliminasi TBC, pencatatan dan pelaporan, tim percepatan, serta pembinaan dan pengawasan.
Kesenjangan penemuan kasus juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mencatat estimasi beban TBC Sumbar pada 2025 mencapai 25.037 kasus, sementara kasus yang teridentifikasi sekitar 62 persen atau 15.523 kasus.
Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus mengatakan penanganan TBC membutuhkan penguatan penemuan kasus dan pencegahan, termasuk terhadap orang yang memiliki kontak erat dengan pasien.
Dalam kegiatan skrining di Padang pada Jumat yang sama, Benjamin juga kembali mendorong pemeriksaan kontak serumah sebagai bagian dari upaya memutus rantai penularan TBC.
PDPI Diminta Perkuat Dukungan
Mahyeldi mengatakan organisasi profesi seperti PDPI memiliki posisi penting dalam memperkuat upaya pemerintah, mulai dari peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan jejaring layanan, penanganan TBC resisten obat, pelacakan kasus hingga edukasi masyarakat.
Ia berharap Konferensi Kerja PDPI ke-XVIII yang mengangkat tema “Expanding Horizons in Every Breath” dapat memperkuat kerja sama antara organisasi profesi, pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.
“Dengan dukungan PDPI dan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, kita berharap upaya-upaya ini dapat mempercepat langkah menuju Sumatera Barat bebas TB,” ujar Mahyeldi.
Bagi Pemprov Sumbar, perluasan gerakan Siaga TBC menjadi salah satu cara mendekatkan upaya penemuan dan pencegahan kasus ke tingkat masyarakat. Tantangannya bukan hanya menemukan pasien yang sudah datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga menjangkau mereka yang belum teridentifikasi.
(DY)
