investigasipublik.com // Tanah Datar
Anjloknya Alokasi Dana Nagari (ADN) memaksa Pemerintah Nagari Tanjung Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, melakukan efisiensi anggaran secara ketat. Sejumlah rencana pembangunan yang sebelumnya telah disepakati pun terpaksa harus dipilah ulang dan tidak semuanya dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Kondisi tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Tanjung Sungayang di Aula Kantor Wali Nagari, Kamis (3/9/2026).
Wali Nagari Tanjung Sungayang, Ridwan Amri, menegaskan keterbatasan fiskal membuat pemerintah nagari harus lebih selektif dalam menetapkan program pembangunan. Musrenbang tidak lagi sekadar menyusun daftar keinginan, tetapi harus benar-benar menentukan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat.
“Dengan penurunan ADN yang cukup signifikan, masyarakat harus memahami bahwa beberapa kesepakatan atau janji pembangunan sebelumnya berkemungkinan tidak seluruhnya terealisasi dalam waktu dekat. Karena itu, Musrenbang kali ini benar-benar difokuskan untuk memilah program kerja yang masuk skala prioritas,” ujar Ridwan.
Meski ruang fiskal menyempit, sejumlah program strategis untuk 2027 tetap diproyeksikan. Salah satunya pembangunan Kantor Wali Nagari Tanjung Sungayang yang baru.
Ridwan menyebut lahan pembangunan telah memiliki sertifikat sehingga dari sisi legalitas sudah siap. Pembangunan kantor tersebut juga mendapat dukungan melalui dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Tanah Datar.
“Masnefi disebut berkomitmen mengalokasikan pokir Rp100 juta, kemudian ada dukungan Rp100 juta dari Khairul Abdi pada tahun berikutnya,” ungkapnya.
Selain pembangunan kantor wali nagari, rehabilitasi pasar nagari dan penataan aset juga menjadi perhatian.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemerintah Nagari Tanjung Sungayang menyiapkan strategi meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) dengan mengoptimalkan seluruh aset nagari.
“Seluruh aset nagari nantinya diarahkan dikelola secara terpusat melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag),” jelas Ridwan.
Menurutnya, pengelolaan aset secara satu pintu diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, sekaligus memberikan gambaran jelas mengenai kontribusi setiap aset terhadap pendapatan nagari.
Di sektor infrastruktur, pembangunan akses jalan menuju Ngalau Soda tetap menjadi program yang dilanjutkan. Sementara program listrik desa yang dikawal PLN ditargetkan rampung akhir tahun ini sehingga diharapkan mampu membuka peluang perkembangan kawasan tersebut.
Nagari Tanjung Sungayang juga mencatat capaian di bidang pelayanan kesehatan. Nagari tersebut menjadi salah satu dari tiga nagari di Kabupaten Tanah Datar yang telah memiliki bangunan fisik Posyandu sendiri.
“Pemerintah nagari juga memastikan program bantuan berobat dari pemerintah daerah tetap berjalan,” katanya.
Di sektor ekonomi, Koperasi Desa (Kopdes) telah selesai dibentuk. Koperasi tersebut selanjutnya akan menerima serah terima sejumlah aset berupa kendaraan roda empat dan becak motor (betor) untuk menunjang operasional.
Ridwan juga meminta kelompok tani tidak sekadar eksis di atas kertas. Kelompok yang telah dibentuk harus benar-benar aktif menjalankan kegiatan agar program dan bantuan pemerintah dapat lebih cepat direalisasikan.
“Kelompok tani harus bergerak. Jangan hanya terbentuk secara administrasi, tetapi kegiatan dan anggotanya harus benar-benar aktif,” tegasnya.
23 Warga Terindikasi Judol
Di tengah pembahasan pembangunan, persoalan sosial turut menjadi sorotan serius Pemerintah Nagari Tanjung Sungayang. Salah satunya penggunaan telepon pintar yang tidak bijak, khususnya untuk aktivitas judi online.
Ridwan mengungkapkan terdapat 23 warga yang terindikasi terlibat judi online (judol).
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan gawai sebagai sarana aktivitas yang justru merusak kondisi ekonomi keluarga.
Bahkan, Ridwan menegaskan pemerintah nagari akan mempertimbangkan langkah tegas terhadap warga yang nantinya terbukti terlibat judi online, termasuk kemungkinan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan pemerintah.
“Antrean masyarakat yang membutuhkan bantuan masih banyak. Jangan sampai bantuan diberikan kepada mereka yang justru menggunakan uangnya untuk judi online,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya membuat nagari harus memangkas program pembangunan, tetapi juga menuntut ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Di tengah dana nagari yang semakin terbatas, setiap rupiah dituntut benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang berhak.
Sementara itu, sebelum Musrenbang dimulai, kegiatan diawali dengan pelantikan Wali Jorong Balai Tabuh.
Musrenbang tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial PPPA Tanah Datar Drs. Mukhlis, Direktur PDAM Tirta Alami Tanah Datar Dr. Inoki Ulma Tiara, S.Sos., M.Pd., unsur Forkopimca Sungayang, Direktur, KAN, BPRN, serta tokoh masyarakat setempat(DA76)
