Padauluh, InvestigasiPublik — Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pasaman Barat periode 2026–2031.
Prosesi pengukuhan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Sumatera Barat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Selasa (1/9/2026).
Pengukuhan tersebut dilaksanakan secara serentak bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Acara akbar ini dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, jajaran DPN dan DPD HKTI Sumbar, serta ratusan pengurus organisasi tani dari seluruh pelosok Ranah Minang.
Dengan pengukuhan ini, Doddy San Ismail bersama jajaran pengurus DPC HKTI Pasaman Barat secara resmi memegang mandat penuh untuk menggerakkan roda organisasi serta memperjuangkan hak-hak strategis petani selama lima tahun mendatang.
Akselerasi Hilirisasi, Inovasi Teknologi, dan Penguatan Kelembagaan Tani
Pasaman Barat merupakan salah satu lumbung pangan dan pusat perkebunan terbesar di Sumatra Barat, utamanya untuk komoditas kelapa sawit, jagung, padi, serta tanaman holtikultura. Oleh karena itu, keberadaan HKTI dinilai sangat krusial dalam menjembatani kebutuhan petani dengan pemangku kebijakan.
Dalam keterangannya usai pengukuhan, Doddy San Ismail menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menaruh harapan besar agar HKTI mampu bertransformasi menjadi wadah perjuangan aspirasi petani yang responsif dan solutif.
“Keberadaan HKTI Pasaman Barat harus menjadi wadah strategis untuk memperkuat kelembagaan petani, menyalurkan aspirasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan,” ujar Doddy San Ismail, Kamis (3/9/2026).
Doddy menambahkan, HKTI Pasaman Barat akan segera membangun sinergi lintas sektor—mulai dari Pemkab Pasaman Barat, kelompok tani, akademisi, hingga dunia usaha. Langkah ini diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan klasik sektor pertanian, seperti kepastian harga pasca-panen, kelancaran pasokan pupuk, efisiensi rantai pasok, hingga perluasan akses permodalan.
“HKTI tidak boleh sekadar menjalankan fungsi organisasi secara administratif. Kepengurusan periode 2026–2031 ini harus menghadirkan program dan kontribusi nyata, seperti pendorongan inovasi, peningkatan kapasitas SDM petani, serta penguatan daya saing produk perkebunan daerah,” tegasnya.
Momentum pengukuhan serentak ini menjadi pijakan awal konsolidasi organisasi HKTI hingga tingkat jorong dan nagari di Pasaman Barat demi mewujudkan kemandirian pangan serta peningkatan taraf hidup petani. (kpp/min)
