Jakarta, InvestigasiPublik.com — Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional sebagai salah satu sektor strategis yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor.
Agenda tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Rapat juga membahas penguatan industri sepatu serta dukungan riset dan inovasi untuk kedua sektor tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri TPT, mulai dari sektor hulu hingga hilir, memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut sektor tersebut menyumbang sekitar 0,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, serta mencatat nilai ekspor sekitar 12 miliar dolar AS.
Airlangga juga menyampaikan bahwa pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, industri TPT tumbuh 5,6 persen, sedangkan industri barang kulit dan alas kaki tumbuh 8,25 persen.
“Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga dalam keterangan pers seusai rapat.
Evaluasi Regulasi Bahan Baku dan Impor
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas sejumlah langkah untuk memperkuat daya saing industri TPT. Salah satunya melalui harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hilir serta kemudahan masuknya bahan baku.
Airlangga mengatakan Presiden meminta regulasi terkait Persetujuan Teknis (Pertek) dan ketentuan lainnya ditinjau untuk mendukung kelancaran pasokan bahan baku industri nasional.
Pemerintah juga membahas penertiban praktik impor yang dinilai mengganggu produsen garmen dalam negeri. Menurut Airlangga, Presiden meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menertibkan impor dalam bentuk tertentu yang dinilai mengganggu industri garmen nasional.
Bahas Fleksibilitas Tenaga Kerja
Selain persoalan bahan baku dan perdagangan, rapat membahas fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), terutama untuk memenuhi kebutuhan produksi yang mengikuti siklus permintaan musiman.
Airlangga mengatakan pemerintah akan mencari regulasi yang tepat terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PKWT. Pemerintah juga akan mengevaluasi penerapan PPN bagi industri tekstil dan pakaian jadi yang berorientasi ekspor.
“Tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa untuk PPN terkait dengan PKWT, nanti kita carikan regulasi yang pas,” kata Airlangga.
Danantara Diminta Bantu Restrukturisasi
Presiden Prabowo juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) segera berperan dalam penyelesaian restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang menghadapi persoalan keuangan.
Airlangga mengatakan pemerintah memandang industri tekstil bukan sebagai sektor yang masuk kategori sunset industry. Karena itu, menurut dia, masih terdapat ruang bagi perusahaan untuk melakukan reinvestasi dan menambah modal kerja.
“Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan,” ujar Airlangga.
Rapat tersebut menunjukkan pembahasan penguatan industri TPT mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan bahan baku, pengendalian impor, ketenagakerjaan, perpajakan hingga restrukturisasi perusahaan.
Di sisi lain, BRIN juga membawa agenda riset dan inovasi untuk mendukung industri tekstil dan alas kaki, termasuk pengolahan limbah tekstil dan pengembangan material baru.
