investigasipublik.com // Tanah Datar
Ketika ruang fiskal semakin sempit dan setiap rupiah anggaran dituntut menghasilkan manfaat, Pemerintah Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, mulai mengunci arah pembangunan 2027 dengan satu pesan: prioritas harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar daftar keinginan.
Pesan itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbangnag) Pasie Laweh, Rabu (16/9/2026). Forum tersebut menjadi tahapan penting untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027 sekaligus merumuskan daftar usulan pembangunan untuk 2028.
Musrenbang kali ini tidak hanya bicara soal apa yang akan dibangun. Lebih jauh, forum tersebut menjadi ruang untuk menguji kembali kebutuhan masyarakat dengan kemampuan anggaran, skala prioritas dan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
RKP 2027 Tak Boleh Sekadar Jadi Dokumen
Ketua Tim RKP Nagari Pasie Laweh, Eka Putri Wati, memaparkan dasar hukum pelaksanaan Musrenbang sekaligus rancangan RKP Nagari 2027 dan DURKP 2028.
Ia menekankan, penyusunan RKP harus dilakukan secara sistematis dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Setiap program harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sasaran yang terukur serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, RKP tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi pijakan utama pemerintah nagari dalam menjalankan pembangunan selama satu tahun anggaran.
Substansinya sederhana namun krusial: apa yang dibutuhkan masyarakat harus ditempatkan di depan, sementara keterbatasan anggaran menjadi batas yang harus dihitung sejak awal.
Capaian Lama Jadi Cermin, Rencana Baru Jadi Arah
Sebelum menetapkan arah pembangunan berikutnya, pemerintah nagari juga membuka catatan capaian pembangunan sebelumnya.
Sekretaris Nagari Pasie Laweh Helfi Hayati, mewakili Wali Nagari, memaparkan capaian dan realisasi pembangunan tahun 2025 serta alokasi dan realisasi pembangunan tahun 2026.
Pemaparan tersebut menjadi bagian penting karena Musrenbang bukan hanya tentang menyusun program baru, tetapi juga mengevaluasi apa yang telah dikerjakan.
Capaian pembangunan menjadi bahan untuk melihat sejauh mana anggaran telah diterjemahkan menjadi kegiatan dan manfaat bagi masyarakat. Sementara program yang belum terealisasi dapat menjadi bahan evaluasi sebelum kembali dimasukkan dalam perencanaan berikutnya.
Dengan pola itu, pembangunan diharapkan tidak berjalan tanpa arah, apalagi mengulang program yang sama tanpa melihat hasil dan manfaatnya.
Hidayat: Efisiensi Bukan Alasan Berhenti Membangun
Wali Nagari Pasie Laweh Hidayat, M.Pd.T., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan nagari.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak ringan. Efisiensi anggaran membuat pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas.
Namun, keterbatasan fiskal tidak boleh mematikan semangat pembangunan.
Justru dalam kondisi seperti itu, kata Hidayat, dibutuhkan kebersamaan seluruh elemen masyarakat agar perencanaan pembangunan dapat disusun secara cermat dan tepat sasaran.
“Harapan kita tentu Pasie Laweh semakin baik. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan dukungan dan kebersamaan dari semua pihak. Di tengah efisiensi anggaran, kita harus semakin cermat menentukan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan dan prioritas masyarakat,” ujar Hidayat.
Ia berharap pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan dan seluruh unsur masyarakat dapat memberikan dukungan sekaligus pemikiran konstruktif bagi kemajuan Pasie Laweh.
Camat Ingatkan: Jangan Sampai Anggaran Berujung SiLPA
Sementara itu, Camat Sungai Tarab Ahmad Effendi menegaskan Musrenbangnag merupakan tahapan lanjutan setelah Musyawarah Nagari (Musnag).
Karena itu, forum tersebut memiliki posisi strategis untuk memastikan aspirasi yang telah dibahas di tingkat masyarakat benar-benar diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan yang realistis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Musrenbang ini merupakan tahapan lanjutan dari Musnag. Karena itu, forum ini menjadi sangat strategis untuk menyusun dan menetapkan prioritas pembangunan nagari,” ujar Ahmad Effendi.
Namun Ahmad Effendi tidak ingin Musrenbang hanya kuat dalam perencanaan, sementara pelaksanaannya tersendat.
Ia mengingatkan pemerintah nagari agar kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lembaga yang telah direncanakan segera dilaksanakan sesuai ketentuan. Langkah itu penting agar anggaran yang telah tersedia tidak mengendap dan akhirnya menjadi SiLPA.
“Program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lembaga harus segera dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan. Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal sehingga akhirnya menjadi SiLPA,” tegasnya.
BumNag Juga Harus Dibenahi
Selain persoalan pelaksanaan program, Ahmad Effendi turut menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Nagari (BumNag).
Ia meminta persoalan yang menghambat pengelolaan BumNag segera diselesaikan. BumNag, menurutnya, harus mampu bergerak menjadi salah satu instrumen ekonomi nagari dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Persoalan BumNag juga harus diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. BumNag harus bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian nagari dan masyarakat,” katanya.
Pesan yang mengemuka dari Musrenbang Pasie Laweh pun menjadi semakin jelas. Perencanaan tidak cukup hanya bagus di atas kertas. Anggaran harus bergerak, program harus terlaksana, dan hasilnya harus kembali kepada masyarakat.
Di tengah efisiensi anggaran, ukuran keberhasilan pembangunan bukan lagi seberapa panjang daftar program yang mampu dibuat, tetapi seberapa tepat prioritas dipilih dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat Pasie Laweh. (DA76)
