investigasipublik.com // Tanah Datar
Anggaran menyusut, sementara kebutuhan masyarakat terus berjalan. Di tengah kondisi fiskal yang semakin terbatas, Pemerintah Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dihadapkan pada satu pilihan penting: menentukan pembangunan berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar keinginan.
Kondisi itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbangnag) Labuah yang digelar di Aula Kantor Nagari Labuah, Selasa (15/9/2026).
Musrenbang dibuka oleh Wali Nagari Labuah Wahyudi ASRI, S.Pd, yang sejak awal mengingatkan seluruh peserta agar tidak menyusun program secara serampangan di tengah ruang fiskal yang semakin sempit.
Wahyudi menyebut, kebijakan fiskal dengan adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung terhadap kemampuan nagari membiayai pembangunan.
Betapa tidak, anggaran yang diterima Nagari Labuah tahun ini hanya sekitar Rp284 juta, anjlok dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp780 juta.
“Karena anggaran kita terbatas, maka prioritas pembangunan harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan. Kita harus melihat apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegas Wahyudi.
Penurunan anggaran tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Di baliknya terdapat berbagai kebutuhan warga yang tetap harus dipikirkan, mulai dari pembangunan, pemberdayaan, pelayanan pemerintahan hingga kebutuhan sosial masyarakat.
Karena itu, menurut Wahyudi, Musrenbang harus menjadi ruang untuk memilah dan menentukan program yang benar-benar memiliki manfaat dan urgensi bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Wali Nagari juga menyampaikan alokasi Dana Nagari tahun 2025 sekaligus realisasinya. Penyampaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi agar perencanaan pembangunan ke depan lebih realistis, terukur dan sesuai kemampuan keuangan nagari.
“Yang kita rencanakan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai program banyak, tetapi anggarannya tidak mampu mendukung,” ujarnya.
Selain membahas pembangunan, Wahyudi menyampaikan bahwa Pemerintah Nagari Labuah juga akan melakukan perekrutan Wali Jorong Piliang dan Kaur Perencanaan pada Oktober mendatang.
Pengisian perangkat tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih baik dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Camat Lima Kaum Beni Oriza, SE, MM, memberikan penekanan senada. Ia meminta pemerintah nagari bersama masyarakat tidak menjadikan Musrenbang sebagai ajang mengumpulkan sebanyak-banyaknya usulan.
Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah kemampuan menentukan skala prioritas.
“Tentukan prioritas berdasarkan apa yang dibutuhkan,” tegas Beni.
Ia mengatakan, kondisi fiskal saat ini menuntut setiap nagari semakin cermat dalam menyusun rencana pembangunan. Usulan yang muncul harus dilihat dari tingkat kebutuhan, manfaat serta kemampuan pembiayaannya.
Beni menyebut, Nagari Labuah merupakan nagari ketiga di Kecamatan Lima Kaum yang melaksanakan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP Nagari.
Hasil pembahasan di tingkat nagari selanjutnya akan dibawa ke tingkat kecamatan sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang lebih luas.
“Setelah ini hasil penyusunan RKP akan dibawa ke kecamatan. Karena itu, apa yang disepakati hari ini harus benar-benar merupakan prioritas dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Musrenbang Nagari Labuah akhirnya bukan hanya berbicara tentang apa yang ingin dibangun, tetapi juga tentang apa yang sanggup dilakukan dan paling dibutuhkan warga.
Ketika anggaran turun dari Rp780 juta menjadi Rp284 juta, pemerintah nagari memang tidak bisa memenuhi semua harapan. Namun justru di tengah keterbatasan itulah kualitas perencanaan diuji: memilih yang paling penting, mendahulukan yang paling dibutuhkan, dan memastikan pembangunan tetap menyentuh kehidupan masyarakat. (DA76)
