Bengkulu, InvestigasiPublik.com — Pemerintah Provinsi Bengkulu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, bertempat di Ruang VIP Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (24/8/2026).
Jajaran Pemprov Bengkulu diwakili oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfotik Provinsi Bengkulu, Tanti Nasilva, S.Sos., guna mencermati pergerakan inflasi dan dinamika harga bahan pokok daerah.
Pada minggu ketiga Agustus 2026, lonjakan harga daging ayam ras menjadi komoditas utama pembentuk kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 220 daerah se-Indonesia.
Berdasarkan paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, tingkat harga daging ayam di tingkat peternak sebenarnya tidak mengalami kenaikan.
Oleh sebab itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diinstruksikan segera turun ke lapangan untuk memeriksa rantai distribusi pedagang.
“Pemeriksaan lapangan sangat penting guna mengurai disparitas harga antara produsen dan konsumen. Bengkulu Selatan tercatat masuk sepuluh besar kabupaten dengan IPH tertinggi nasional, yakni menduduki posisi ketiga sebesar 3,64 persen,” ungkap penjelas resmi Kemendagri dalam rakor tersebut.
Guna meredam kenaikan IPH di wilayah Bengkulu, TPID bersama dinas terkait akan memperketat pemantauan stok pasar dan kelancaran pasokan komoditas pangan pokok.
Langkah ini diambil demi memastikan kecukupan pasokan daging ayam serta mencegah terjadinya penimbunan oleh spekulan pasar yang dapat merugikan daya beli masyarakat.
Melalui sinergi antarlembaga dan pengawasan alur distribusi komoditas secara berkesinambungan, Pemprov Bengkulu optimistis tingkat inflasi daerah dapat terkendali pada ambang batas sasaran. (mcb/min)
