Padang Pariaman, Investigasi Publik – Mobilitas masyarakat di Nagari Anduriang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mulai kembali normal setelah jembatan darurat di atas Sungai Batang Anai kembali dibuka untuk umum.
Beroperasinya kembali akses tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dikawal Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera guna mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat pascabencana.
Jembatan darurat kembali difungsikan setelah pekerjaan normalisasi alur Sungai Batang Anai berhasil diselesaikan lebih cepat dari jadwal. Berkat koordinasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait, pekerjaan yang semula diperkirakan membutuhkan waktu tiga hari dapat diselesaikan hanya dalam dua hari.
Pada tahap awal, jembatan dibuka untuk pejalan kaki, sepeda motor, dan kendaraan roda tiga. Sementara itu, kendaraan roda empat masih belum diperbolehkan melintas karena konstruksi jembatan bersifat sementara dan masih memerlukan penyempurnaan, termasuk pemasangan pagar pengaman di kedua sisi.
Meski demikian, dibukanya kembali jembatan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat. Jalur ini merupakan akses vital yang setiap hari dilalui lebih dari 2.000 kendaraan dan melayani mobilitas sekitar 40 ribu penduduk di Kecamatan 2×11 Kayu Tanam.
Salah seorang warga, Rino, mengaku bersyukur karena akses penghubung tersebut dapat kembali digunakan lebih cepat dari perkiraan.
“Kami benar-benar bersyukur jembatan ini bisa dibuka lebih cepat. Sekarang anak-anak bisa sekolah dan kami bisa bekerja tanpa harus memutar jauh. Semoga pembangunan jembatan permanen segera dimulai,” ujarnya.
Sebagai bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi permanen, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional telah menyiapkan pembangunan jembatan baru sepanjang 140 meter, terdiri atas dua bentang masing-masing 70 meter.
Jembatan selebar enam meter itu akan menggunakan konstruksi rangka baja dengan nilai investasi sekitar Rp45,2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunannya ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2026.
Pembangunan jembatan permanen tersebut diharapkan tidak hanya memulihkan konektivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan ketahanan infrastruktur di kawasan yang rawan bencana hidrometeorologi. Dengan demikian, akses transportasi, distribusi barang, pelayanan publik, hingga aktivitas perekonomian masyarakat dapat berlangsung lebih aman dan berkelanjutan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Kita harapkan dukungan dari semua pihak untuk bergerak bergotong royong mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Tito usai Rapat Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.
