investigasipublik.com // Tanah Datar
Penggunaan anggaran pendidikan tak cukup hanya tercatat dalam laporan, tetapi harus transparan dan berdampak nyata bagi sekolah. Prinsip inilah yang mengemuka dalam jumpa pers Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tanah Datar, Jumat (23/10/2026).
Dalam forum yang berlangsung di Aula Disdikbud itu, terungkap total alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk kegiatan pendidikan mencapai Rp2.757.520.924, terdiri atas dana awal Rp2.084.120.924 dan tambahan melalui anggaran perubahan sebesar Rp673.400.000.
Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, terutama pada sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi. Dari dana awal, seluruh pekerjaan yang direncanakan dilaporkan telah rampung 100 persen.
Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar, Dedi Tri Widono, menegaskan keterbukaan informasi merupakan kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“ Masyarakat harus mendapatkan informasi yang utuh, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengelolaan TKD untuk sektor pendidikan dan kebudayaan di Tanah Datar,” ujarnya.
Menurut Dedi, media memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi pemerintah dengan masyarakat. Karena itu, penyampaian informasi yang akurat dan terbuka menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban publik.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Tanah Datar, Mulkhairi, menjelaskan dana awal TKD telah digunakan untuk memperbaiki sejumlah fasilitas pendidikan, mulai dari gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, ruang UKS, pagar, hingga pembangunan dam.
Pekerjaan tersebut tersebar di SMPN 5 Batusangkar, SMPN 1 Batipuh Selatan, SDN 17 Lubuk Jantan, SDN 05 Bungo Tanjuang, SDN 09 Batipuh Baruah, SDN 14 Tepi Selo, SDN 13 Tanjuang Barulak Batipuh, SDN 01 Koto Laweh, dan SDN 14 Lima Kaum.
Tambahan Anggaran Menyasar Enam Satuan Pendidikan
Tak berhenti pada realisasi dana awal, tambahan TKD Rp673,4 juta melalui APBD Perubahan dialokasikan untuk enam satuan pendidikan, yakni SMPN 5 Batusangkar, SDN 03 Guguk Malalo, SDN 11 Tambangan, SDN 17 Sungai Tarab, SDN 14 Rao-Rao, dan TK Negeri Pembina Batipuh.
Mulkhairi menekankan pentingnya peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.
Namun, di balik angka anggaran dan daftar pekerjaan, ukuran keberhasilan tetap terletak pada kualitas hasil pembangunan serta manfaatnya bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Transparansi realisasi, ketepatan penggunaan dana, dan pengawasan menjadi elemen penting agar anggaran pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah.
Disdikbud berharap kolaborasi dengan Kominfo dan insan pers terus diperkuat untuk memastikan informasi program pendidikan tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Jumpa pers ditutup dengan diskusi dan tanya jawab bersama awak media, sekaligus menjadi ruang bagi publikasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan di Tanah Datar. (DA76)
