Padang, InvestigasiPublik.com – Wali Kota Padang Fadly Amran didampingi Wakil Wali Kota Maigus Nasir memimpin monthly meeting Pemerintah Kota Padang di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (12/10/2026).
Pertemuan yang dihadiri jajaran asisten sekretariat daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut membahas sejumlah agenda, mulai dari peningkatan kinerja pelayanan publik, percepatan penanganan banjir yang terjadi pada 10 Oktober 2026, hingga pelepasan pejabat yang memasuki masa purna tugas.
Dalam arahannya, Fadly Amran mengapresiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang yang meraih penghargaan Capaian Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia itu menempatkan Kota Padang pada peringkat keenam tingkat nasional.
Fadly berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah kota untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
“Kita berharap tahun depan Kota Padang dapat meraih peringkat pertama di Indonesia. Capaian yang telah diraih saat ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Fadly Minta OPD Turun Langsung Bantu Korban Banjir
Di tengah pembahasan capaian kinerja, Fadly menegaskan bahwa penanganan banjir harus menjadi perhatian bersama. Ia meminta OPD terkait bergerak cepat merespons kebutuhan warga dan memastikan bantuan menjangkau masyarakat terdampak.
Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup dilakukan melalui koordinasi administratif, tetapi juga membutuhkan kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat.
“Dalam penanganan bencana, kita harus benar-benar merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Jika masyarakat membutuhkan bantuan, saya minta seluruh jajaran bergerak cepat dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Fadly juga meminta Sekretaris Daerah mengoordinasikan OPD yang memiliki banyak personel agar ikut membantu warga, terutama mereka yang mengalami kerusakan rumah atau kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
“Saya juga meminta melalui Pak Sekda, OPD yang memiliki banyak personel agar ikut turun langsung membantu warga kita yang rumah dan keluarganya terdampak bencana. Jangan biarkan masyarakat menghadapi kondisi ini sendirian,” tambahnya.
Selain bantuan langsung, ia menekankan pentingnya mempercepat pekerjaan pembangunan dan penanganan banjir, khususnya di kawasan rawan bencana. Koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar pekerjaan dapat diselesaikan secepatnya tanpa mengabaikan kualitas.
Data Rumah Rusak Jadi Dasar Penanganan dan Relokasi
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir meminta para camat segera menyampaikan data rumah rusak dan kondisi wilayah terdampak banjir, terutama di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji.
Data tersebut akan menjadi dasar bagi OPD terkait untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk perbaikan rumah dan opsi relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Maigus menekankan perlunya kejelasan mengenai rumah yang masih dapat dipertahankan dan rumah yang perlu direlokasi karena berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Kita perlu tegaskan mana rumah yang dipertahankan dan perlu direlokasi dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk itu, kita harus segera mempercepat revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang,” ujarnya.
Menurut Maigus, percepatan revisi RTRW menjadi salah satu langkah penting dalam penataan kawasan dan upaya mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan.
Lepas Corri Saidan yang Segera Purna Tugas
Dalam pertemuan tersebut, Fadly Amran juga melepas Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Corri Saidan, yang akan memasuki masa purna tugas pada 31 Oktober 2026.
Pelepasan itu menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian Corri Saidan selama 34 tahun 9 bulan di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Melalui pertemuan bulanan ini, Pemko Padang menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik, percepatan penanganan dampak banjir, serta penguatan koordinasi antar-OPD agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat.
