Padang, InvestigasiPublik.com – Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menandatangani komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi di Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat itu melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penandatanganan komitmen tersebut mencakup perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala BPKP, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, pimpinan DPRD, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, harus berjalan seiring dengan kepatuhan aparatur terhadap aturan dalam menjalankan kewenangan.
Pencegahan penyimpangan juga perlu dimulai sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program. Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang membutuhkan pengelolaan secara cermat dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan materi mengenai kepemimpinan berintegritas dalam tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut menegaskan bahwa integritas tidak cukup berhenti pada komitmen pribadi pemimpin. Prinsip itu perlu diwujudkan melalui sistem kerja yang tertib, pengawasan yang efektif, serta pengambilan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menilai rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa.
Bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, komitmen tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Implementasinya membutuhkan kepatuhan terhadap aturan serta pengawasan yang konsisten di setiap perangkat daerah.
Wali Kota Hendri Arnis menegaskan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama. Komitmen antarlembaga harus diikuti langkah nyata untuk memperkuat sistem pemerintahan dan mencegah potensi penyimpangan.
Melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, DPRD, KPK, dan BPKP, Pemko Padang Panjang diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pengelolaan kebijakan dan anggaran secara bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
(gito)
