Padang, InvestigasiPublik.com – Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat menilai keterbukaan informasi dalam situasi bencana merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat.
Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang membayangi Sumatera Barat, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keselamatan masyarakat.
KI Sumatera Barat menegaskan pentingnya transparansi data secara real time, terutama menyangkut peta wilayah rawan bencana, alokasi dana darurat, hingga mekanisme distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
Informasi yang terbuka dan akurat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam simpang siur informasi maupun disinformasi ketika kondisi krisis terjadi.
Wakil Ketua KI Sumatera Barat, Mona Sisca, kepada RRI mengatakan, kepanikan masyarakat tidak selalu dipicu oleh bencana itu sendiri. Minimnya informasi terpercaya yang dapat diakses secara cepat juga dapat memperburuk situasi.
“Ketika bencana melanda, informasi serta merta seperti tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 sangat dibutuhkan masyarakat guna kepastian tindakan penyelamatan. Karena itu, kami selalu mendorong badan publik untuk proaktif memberikan informasi, baik menyangkut kondisi dan risiko bencana, kebutuhan masyarakat terdampak, alokasi dana darurat, hingga pendistribusian bantuan kepada korban bencana,” ujarnya.
Menurut Mona, informasi mengenai mitigasi bencana dan pendistribusian bantuan oleh badan publik harus dipastikan sampai kepada masyarakat dan dapat diakses secara cepat, jelas, serta mudah dipahami.
Ia mengingatkan, ketidaktransparanan dalam alokasi dana darurat maupun alur pendistribusian bantuan justru dapat memicu rumor dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Publik harus memahami bahwa membuka data secara jujur dan real time adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan nyawa,” katanya.
Mona menambahkan, keterbukaan data secara real time mengenai pemetaan kawasan rawan bencana dan tata kelola logistik juga harus disajikan secara inklusif hingga tingkat nagari.
Informasi yang akurat hingga ke lapisan masyarakat paling bawah dinilai penting agar warga di daerah rawan bencana dapat membangun kesiapsiagaan secara mandiri.
Pada saat yang sama, masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawal akuntabilitas penyaluran bantuan di lapangan.
Mona juga mengimbau seluruh instansi atau badan publik di daerah agar tidak menutup-nutupi realisasi anggaran bencana maupun alur distribusi bantuan kepada masyarakat.
Menurutnya, dalam kondisi darurat, data resmi yang presisi merupakan instrumen penting untuk menangkal disinformasi.
Informasi resmi yang cepat, akurat, dan mudah diakses dapat membantu membendung arus hoaks serta narasi menyesatkan yang berpotensi berkembang di media sosial.
“Dalam kondisi darurat, informasi resmi menjadi sangat vital. Data yang presisi diperlukan untuk membendung hoaks dan narasi penyesatan di media sosial,” ujarnya.
