Arosuka, InvestigasiPublik.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan dukungan senilai Rp358.862.860 bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Bantuan tersebut diserahkan Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf kepada Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., di Posko Utama Kabupaten Solok, Rabu (7/10/2026).
Penyerahan turut disaksikan Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., jajaran Forkopimda, BNPB, BPBD Provinsi Sumatera Barat, BPBD Kabupaten Solok, para kepala OPD, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan warga terdampak.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mempercepat pemulihan setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah Kabupaten Solok.
Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Sosial bersama jajaran. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat memberikan semangat bagi daerah yang tengah berupaya memulihkan kondisi pascabencana.
“Terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Sosial beserta jajaran. Kehadiran pemerintah pusat membawa kesejukan dan semangat bagi masyarakat Kabupaten Solok yang sedang menghadapi dampak bencana,” ujar Jon Firman Pandu.
Ia menjelaskan, tingginya curah hujan pada September lalu menimbulkan dampak cukup besar. Sejumlah warga menjadi korban, baik mengalami luka-luka maupun meninggal dunia.
Bencana juga sempat mengganggu aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk kawasan perkantoran pemerintah daerah.
“Pada saat itu daerah perkantoran kita juga sempat lumpuh. Namun, Solok adalah daerah yang selalu mengedepankan kebersamaan. Kita bersama-sama menghadapi kondisi ini dan berupaya bangkit menjadi lebih baik,” katanya.
Pemkab Solok bersama Forkopimda dan seluruh unsur terkait terus melakukan evaluasi penanganan di lapangan.
Masa tanggap darurat bahkan diperpanjang selama tujuh hari untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara optimal.
Jon Firman Pandu mengatakan, dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan berbagai pihak telah diterima untuk kemudian disalurkan berdasarkan hasil pendataan dan kebutuhan di lapangan.
“Percepatan dan dana yang kita dapatkan sudah kita salurkan kepada masyarakat yang terdampak. Sesuai dengan target kita, mudah-mudahan seluruhnya dapat terealisasi dengan segera,” ungkapnya.
Mensos: Keselamatan Warga Prioritas
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam situasi darurat.
Menurutnya, keberadaan posko dan dapur umum sangat penting untuk memastikan kebutuhan dasar keluarga terdampak tetap terpenuhi.
“Saya sudah mendengarkan laporan dari Bapak Bupati. Yang pertama harus dilakukan adalah menyelamatkan keluarga-keluarga yang terdampak. Dapur umum juga sangat penting di posko,” kata Syaifullah Yusuf.
Ia meminta pemerintah daerah bersama Forkopimda terus memperbarui data warga terdampak.
Akurasi pendataan, katanya, menjadi faktor penting agar bantuan dapat diberikan kepada penerima yang tepat.
Menurut Syaifullah, proses pemulihan tidak dapat hanya mengandalkan satu lembaga. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD dan berbagai unsur lainnya harus bergerak dalam satu koordinasi.
Kemensos juga menyiapkan dukungan pemulihan berupa bantuan dukungan ekonomi sebesar Rp5 juta dan bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta, sesuai ketentuan dan hasil verifikasi penerima.
“Kalau masih ada yang belum mendapatkan bantuan, mohon bersabar karena semuanya berproses. Yang terdata akan mendapatkan bantuan sesuai dengan kepentingannya. Jangan sampai bantuan yang seharusnya untuk masyarakat terdampak justru digunakan untuk kepentingan lain,” tegasnya.
Syaifullah menambahkan, dukungan pemerintah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden RI untuk memastikan warga yang terkena musibah dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
“Setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau dari instansi mana pun merupakan bagian dari instruksi Bapak Presiden. Ini adalah tugas dan amanah yang harus kita jalankan bersama,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Mensos juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia.
Ia turut memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di lapangan, termasuk Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Bantuan Rp358,8 Juta
Setelah arahan dan koordinasi, Syaifullah Yusuf menyerahkan dukungan Kemensos kepada Bupati Solok.
Prosesi tersebut turut disaksikan delapan perwakilan penerima dari kalangan warga terdampak.
Total dukungan yang disalurkan mencapai Rp358.862.860.
Bantuan tersebut mencakup santunan ahli waris untuk dua jiwa, bantuan bagi dua korban luka berat, bantuan bagi 14 korban luka ringan, logistik penanganan bencana, serta sembako sebanyak 200 paket.
Rincian nominal masing-masing komponen bantuan dalam data yang disampaikan belum tercantum secara lengkap. Namun, keseluruhan dukungan yang disalurkan Kemensos tercatat sebesar Rp358.862.860.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus memperkuat proses pemulihan di sejumlah wilayah terdampak.
Mensos Soroti Sekolah Rakyat
Selain penanganan pascabencana, Menteri Sosial juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang diikuti anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun mereka yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan.
Bupati Jon Firman Pandu mengapresiasi perhatian tersebut. Ia berharap program Sekolah Rakyat mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak di daerahnya.
“Terima kasih kepada Bapak Menteri. Inilah anak-anak Sekolah Rakyat kita. Harapan kita, anak-anak Solok tidak ada lagi yang tidak sekolah,” tutur Bupati.
Sementara itu, Syaifullah menyebut peserta Sekolah Rakyat sebagai generasi yang harus dipersiapkan sejak dini agar memperoleh kesempatan pendidikan yang layak.
“Anak-anak ini adalah generasi emas yang harus kita jaga dan berikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Solok selanjutnya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BNPB, BPBD, Forkopimda dan unsur masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak di lapangan.
