Solok, InvestigasiPublik.com — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turun langsung meninjau dampak banjir bandang atau galodo di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gibran melihat kondisi masyarakat terdampak serta sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana. Wapres didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Bupati Solok Jon Firman Pandu.
Kunjungan dilakukan empat hari setelah banjir bandang menerjang kawasan Arosuka. Selain melihat kondisi di lapangan, Wapres berdialog dengan warga di lokasi pengungsian dan mengikuti koordinasi penanganan bencana.
Gibran meminta pemerintah mempercepat pemulihan akses utama yang terdampak. Menurutnya, jalur transportasi harus segera aman agar mobilitas warga, distribusi bantuan dan pelayanan pemerintahan dapat kembali berjalan.
“Prioritas sekarang, akses utama harus segera pulih. Kita pastikan jalur yang digunakan masyarakat aman, sehingga mobilitas warga, distribusi bantuan, dan pelayanan pemerintahan bisa kembali berjalan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujar Gibran.
Salah satu infrastruktur yang ditinjau adalah Jembatan Arosuka yang menjadi bagian dari akses penghubung Kota Padang dengan Kabupaten Solok. Wapres meminta kebutuhan perbaikan jembatan dan ruas jalan terdampak segera ditangani.
Selain infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Gibran meminta lahan pertanian yang terdampak banjir segera dipulihkan karena Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan, khususnya padi dan bawang.
Cicilan Warga Terdampak Diminta Didata
Dalam penanganan dampak ekonomi, pemerintah daerah juga diminta segera mendata warga terdampak yang memiliki kewajiban kredit pada lembaga perbankan, termasuk nasabah PNM Mekaar dan bank-bank Himbara.
Pendataan tersebut diperlukan sebagai dasar pemberian keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa kebencanaan.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” kata Gibran.
Wapres juga meminta pelayanan publik tetap berjalan, terutama layanan administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana.
Kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak dan ibu hamil, diminta mendapat perhatian khusus dalam penyaluran bantuan.
Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian karena kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan warga selama masa tanggap darurat.
Normalisasi Sungai dan Sabo Dam
Untuk mengurangi risiko bencana serupa, pemerintah didorong menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang. Di antaranya melalui normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
Gibran meminta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara terukur melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan infrastruktur pengendali aliran material dan kemungkinan penataan kembali bangunan di kawasan rawan bencana.
Dalam pembangunan hunian tetap, lokasi yang dipilih diminta mempertimbangkan aspek keselamatan, namun tetap memperhatikan kedekatan dengan tempat tinggal sebelumnya serta sumber mata pencaharian masyarakat.
Sumbar Antisipasi Bencana Susulan
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu kebutuhan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Menurut Mahyeldi, curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi sehingga potensi terjadinya bencana susulan perlu diantisipasi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar juga telah menyurati seluruh bupati dan wali kota agar melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing. Langkah itu ditujukan untuk mengidentifikasi serta membersihkan material yang berpotensi menghambat aliran air.
Pembersihan dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, relawan, kelompok siaga bencana dan komunitas pencinta alam.
Satu Warga Masih Dicari
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan pemerintah pusat tetap mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok dalam penanganan bencana.
Operasi pencarian terhadap satu warga yang masih hilang terus dilakukan bersama Basarnas dan unsur terkait.
Pemerintah juga melanjutkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk logistik dan kebutuhan khusus bagi pengungsi.
Sementara itu, bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan. Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan berdasarkan tingkat kerusakan, yakni Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.
Kerugian Ditaksir Rp300 Miliar
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, banjir bandang yang terjadi pada Senin (21/9/2026) menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian.
Selain itu, satu warga mengalami luka berat dan tiga lainnya mengalami luka ringan. Sebanyak 480 warga terdampak, dengan sebagian mengungsi secara mandiri di rumah keluarga maupun lokasi pengungsian.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah infrastruktur, termasuk gedung perkantoran, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering dan rumah warga.
Pemerintah Kabupaten Solok memperkirakan kerugian sementara akibat bencana tersebut mencapai sekitar Rp300 miliar.
Pemkab Solok telah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026. Penanganan saat ini difokuskan pada pencarian korban, evakuasi, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan akses jalan dan sungai, pendistribusian bantuan serta pelayanan kesehatan.
Untuk tahap pemulihan, pemerintah daerah merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam, normalisasi sungai, pemulihan lahan pertanian, perbaikan fasilitas publik, rumah warga, tempat ibadah dan jembatan.
Wapres menegaskan penanganan bencana membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, relawan dan masyarakat.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegas Gibran.
