Tanah Datar, InvestigasiPublik.com — Seri Diskusi PJKIP Tanah Datar bertema “Revolusi Jurnalis: Kembali Kepada Kebenaran” menghasilkan sejumlah gagasan terkait penguatan keterbukaan informasi publik, literasi informasi dan peran jurnalis di tengah derasnya arus informasi digital.
Ketua PJKIP Tanah Datar, Rezki Aryendi, mengatakan diskusi tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pandangan sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.
Menurut Rezki, salah satu poin yang mengemuka adalah komitmen PJKIP untuk mengambil bagian dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Datar.
“PJKIP hadir sebagai salah satu pilar pejuang keterbukaan informasi di Tanah Datar. Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rezki.
Selain keterbukaan informasi, PJKIP juga menyoroti pentingnya literasi masyarakat dalam menghadapi penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Rezki mengatakan organisasi tersebut akan ikut mendorong masyarakat agar tidak menerima informasi secara mentah, khususnya informasi yang berpotensi menyesatkan publik.
“PJKIP juga hadir sebagai salah satu organisasi yang ikut membentengi beredarnya informasi hoaks agar tidak dikonsumsi publik secara mentah. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memilah dan memahami informasi,” ujarnya.
Edukasi Badan Publik
PJKIP Tanah Datar juga berencana mendorong edukasi mengenai keterbukaan informasi kepada berbagai badan publik.
Sasarannya antara lain pemerintahan nagari, sekolah dan lembaga publik lainnya. Edukasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai hak masyarakat atas informasi sekaligus kewajiban badan publik dalam memberikan pelayanan informasi.
“Kita juga akan memberikan edukasi kepada badan publik, seperti nagari, sekolah dan lainnya, tentang pemahaman keterbukaan informasi. Jangan sampai keterbukaan informasi hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat,” jelas Rezki.
Menurutnya, pemahaman yang baik antara masyarakat dan badan publik dapat membantu menciptakan tata kelola informasi yang lebih transparan serta mengurangi potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Tekankan Independensi Jurnalis
Dalam diskusi tersebut, Rezki juga menegaskan pentingnya menjaga independensi organisasi dan jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“PJKIP tetap independen. Kami akan terus memberikan kritik, tetapi kritik yang disampaikan bukan kritik yang destruktif,” tegasnya.
Ia menyebut kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan kontrol sosial. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan data dan fakta serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
“Kalau ada yang perlu dikritik, tentu akan kita kritik. Tetapi kritik itu harus memberikan solusi dan tidak bertujuan untuk menjatuhkan. Kita ingin membangun budaya kritik yang sehat,” katanya.
Rezki berharap seri diskusi tersebut tidak berhenti pada kegiatan perdana, tetapi dapat menjadi agenda berkelanjutan untuk membahas berbagai persoalan jurnalistik, keterbukaan informasi publik, literasi digital dan kepentingan masyarakat.
“Diskusi ini adalah awal. Kita ingin terus berdiskusi, belajar dan bergerak bersama. Karena tantangan informasi semakin besar, maka kapasitas jurnalis dan masyarakat dalam memahami informasi juga harus semakin kuat,” tutupnya.
