Painan, InvestigasiPublik.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan menjalin kerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pesisir Selatan dan SMAN 1 Koto XI Tarusan untuk memperkuat pendidikan kepemiluan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani pada Rabu (23/9/2026). Naskah kerja sama ditandatangani Ketua Bawaslu Pesisir Selatan Afriki Musmaidi bersama Ketua PGRI Pesisir Selatan Darmawi dan Kepala SMAN 1 Koto XI Tarusan Agung Sopian.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan Afriki Musmaidi mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pendidikan kepemiluan, terutama di lingkungan pendidikan.
“Kerja sama ini menambah semangat kita dalam mengembangkan pengetahuan kepemiluan bagi masyarakat pemilih, khususnya di lingkungan pendidikan,” ujar Afriki.
Menurut Afriki, pengalaman pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya masih menunjukkan adanya aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam aktivitas kampanye. Ia menyebut keterlibatan tersebut berpotensi memberikan keuntungan maupun kerugian bagi peserta Pemilu.
Karena itu, Bawaslu berupaya memperluas edukasi kepada kelompok yang memiliki posisi strategis dan menjadi panutan di tengah masyarakat, termasuk kalangan guru.
“Kami mencoba menjangkau kelompok-kelompok yang menjadi panutan di tengah masyarakat, salah satunya adalah profesi guru,” katanya.
Kerja sama dengan SMAN 1 Koto XI Tarusan, lanjut Afriki, merupakan tindak lanjut dari program Kelas Pemilu yang sebelumnya dilaksanakan di sekolah tersebut.
Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk menumbuhkan kader pengawasan Pemilu dari kalangan pelajar.
“Sebagai tindak lanjut kegiatan Kelas Pemilu di SMAN 1 Koto XI Tarusan, kami juga melakukan perjanjian kerja sama. Hal ini bertujuan menumbuhkan kader-kader pengawasan melalui siswa-siswa SMA,” ujarnya.
Guru Dinilai Strategis
Ketua PGRI Kabupaten Pesisir Selatan Darmawi mengatakan jumlah guru di daerah tersebut mencapai 12.481 orang. Sekitar 8.500 guru berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, sementara lainnya berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Agama.
Dengan jumlah tersebut, menurut Darmawi, guru memiliki potensi untuk ikut memberikan gagasan dan pendidikan mengenai kepemiluan serta demokrasi kepada masyarakat.
“Jumlah guru yang cukup banyak ini ke depan mampu melahirkan gagasan-gagasan yang baik bagi kepemiluan dan demokrasi,” kata Darmawi.
Ia menilai kerja sama dengan Bawaslu juga dapat membantu meningkatkan pemahaman guru mengenai netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu.
Guru, kata Darmawi, kerap menjadi panutan di tengah masyarakat. Karena itu, pemahaman mengenai ketentuan dan larangan yang berkaitan dengan profesi diperlukan agar guru dapat menjalankan tugas secara profesional dan menjaga netralitas.
“Kerja sama ini juga sangat bermanfaat bagi guru saat pelaksanaan Pemilu nanti. Secara substansi, kerja sama ini memberikan pengetahuan tentang netralitas, karena profesi guru sering kali menjadi panutan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Darmawi berharap keterlibatan guru melalui kerja sama tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2029.
Perkuat Pemahaman Pemilih Pemula
Kepala SMAN 1 Koto XI Tarusan Agung Sopian mengatakan sekolah memiliki cukup banyak siswa yang masuk kategori pemilih pemula.
Menurutnya, kelompok tersebut membutuhkan penguatan pengetahuan kepemiluan agar memperoleh informasi yang benar mengenai proses demokrasi dan Pemilu.
“Pemilih pemula ini cenderung dimanfaatkan oleh sebagian kelompok dalam Pemilu. Kemampuan mereka yang masih awam tentang Pemilu mesti dikuatkan dengan informasi-informasi yang benar tentang Pemilu,” kata Agung.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan Rinaldi mengatakan kerja sama dengan PGRI dan SMAN 1 Koto XI Tarusan merupakan bagian dari upaya kolaborasi untuk memperkuat demokrasi substantif.
“Kerja sama ini menjadi peluang bagi Bawaslu Pesisir Selatan untuk menumbuhkan Pemilu yang partisipatif,” ujarnya.
