Padang, InvestigasiPublik.com— Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan menghadirkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pesisir Selatan, Robby Octora Romanza, dalam siniar Bersama Rakyat Jaga Pemilu (Baraja Pemilu), Selasa (22/9/2026).
Siniar yang digelar di ruang podcast Bawaslu Pesisir Selatan itu membahas hubungan pers dan lembaga pengawas Pemilu, termasuk peran media dalam mengawal proses demokrasi serta penyelenggaraan Pemilu.
Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Bambang Putra Niko, mengatakan Baraja Pemilu menjadi salah satu sarana Bawaslu untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan kepada masyarakat melalui media sosial, khususnya YouTube.
Menurutnya, berbagai isu kepemiluan telah dibahas dalam sejumlah episode, mulai dari hukum Pemilu, pendidikan politik masyarakat, penyelenggara dan peserta Pemilu, Pemilu inklusif, peran pemerintah daerah, hingga perspektif pers terhadap pengawasan Pemilu di Pesisir Selatan.
“Melalui episode ini, kami ingin mengelaborasikan demokrasi dengan peran pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokratis. Muara pembahasannya adalah bagaimana media menempatkan diri secara ideal dalam penyelenggaraan Pemilu,” ujar Niko saat mendampingi proses pengambilan video podcast.
Sementara itu, Ketua PWI Pesisir Selatan Robby Octora Romanza menekankan pentingnya profesionalitas, independensi, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dalam menjalankan fungsi pers di tengah masyarakat.
Menurut Robby, wartawan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika menjalankan tugas jurnalistik dalam momentum Pemilu maupun Pilkada.
Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Menurutnya, proses tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat profesionalitas perusahaan pers sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan wartawan di daerah.
“Peran pers dalam demokrasi di Pesisir Selatan tentu sebagai pusat informasi yang profesional, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi penyebaran hoaks dan politisasi SARA, terutama saat pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada,” kata Robby.
Ia berharap hubungan antara PWI dan Bawaslu Pesisir Selatan tidak sebatas kegiatan seremonial, seperti menghadiri pelantikan maupun kegiatan peresmian.
Robby mendorong agar hubungan kelembagaan tersebut dikembangkan menjadi kemitraan yang produktif, terutama dalam pertukaran informasi yang cepat, terbuka, dan akurat.
“Terutama menghadapi tahapan Pemilu, sangat perlu pengawasan, potensi kerawanan, laporan pelanggaran hingga tindak lanjut dugaan pelanggaran. Hal-hal demikian pasti membutuhkan komunikasi dan keterbukaan informasi yang baik,” ujarnya.
Menurut Robby, komunikasi yang baik antara pers dan Bawaslu juga penting untuk membantu masyarakat memperoleh informasi kepemiluan yang benar dan tidak menyesatkan.
Ia menambahkan, kemitraan yang sehat bukan sekadar hubungan untuk saling memberikan apresiasi, tetapi juga menjadi ruang untuk saling mengingatkan apabila terdapat hal yang perlu diperbaiki.
“Mitra yang baik bukan hanya memuji, tetapi juga berani mengingatkan apabila ada hal yang perlu diperbaiki. Semua ini bertujuan untuk perbaikan demokrasi kita ke depan,” pungkasnya.
