Padang, InvestigasiPublik.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menguji coba Sistem Informasi Kelembagaan yang Adaptif (SI-LEGA), sebuah sistem digital yang dirancang untuk mempermudah proses fasilitasi penataan kelembagaan dan jabatan pemerintah kabupaten/kota.
Sistem yang dikembangkan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar itu ditujukan untuk mengintegrasikan proses penyampaian dokumen, verifikasi, koordinasi hingga pemantauan dan pendokumentasian hasil fasilitasi.
Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar, Retopa Martha, mengatakan pengembangan SI-LEGA berangkat dari kebutuhan pelayanan yang semakin dinamis.
“SI-LEGA kita kembangkan untuk menjawab kebutuhan pelayanan yang semakin cepat dan dinamis. Harapannya, proses fasilitasi kelembagaan dan jabatan dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, terdokumentasi, dan berbasis data,” ujar Retopa di Padang, Jumat (18/9/2026).
Menurut Retopa, digitalisasi tidak sekadar memindahkan pelayanan ke dalam sebuah aplikasi. Yang lebih penting adalah bagaimana sistem tersebut dapat memperbaiki alur kerja dan memudahkan pemerintah kabupaten/kota ketika membutuhkan fasilitasi dari Pemprov Sumbar.
Melalui SI-LEGA, dokumen dan informasi dalam proses fasilitasi dapat dikelola secara lebih terstruktur. Sistem tersebut juga memungkinkan proses monitoring dan evaluasi dilakukan dengan dokumentasi yang lebih tertib.
Data Kelembagaan Jadi Lebih Terstruktur
SI-LEGA juga diarahkan untuk memperbaiki pengelolaan data kelembagaan dan jabatan di daerah.
Data serta dokumen hasil fasilitasi yang tersimpan secara sistematis dapat digunakan sebagai bahan analisis, termasuk untuk mengidentifikasi kebutuhan penataan organisasi, menyusun bahan telaahan dan memantau tindak lanjut hasil fasilitasi.
Hal ini berkaitan dengan fungsi Pemprov Sumbar dalam pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Penataan kelembagaan diperlukan agar struktur organisasi pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan serta memiliki pembagian tugas dan fungsi yang jelas.
Dengan sistem yang terintegrasi, koordinasi antara Biro Organisasi Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada proses administrasi yang tersebar.
Bagi pemerintah kabupaten/kota, sistem tersebut diarahkan untuk mempermudah akses terhadap layanan fasilitasi. Sementara bagi Biro Organisasi, SI-LEGA dapat membantu memantau proses kerja dan menyusun data kelembagaan secara lebih terukur.
Masih Dalam Tahap Uji Coba
SI-LEGA saat ini masih berada pada tahap uji coba. Pengembangan berikutnya akan mempertimbangkan hasil penerapan awal, kebutuhan pengguna serta masukan dari pemerintah kabupaten/kota.
Tahapan tersebut menjadi penting agar sistem yang dibangun tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi benar-benar memperbaiki proses pelayanan fasilitasi kelembagaan dan jabatan.
Pemprov Sumbar melalui Biro Organisasi menargetkan SI-LEGA dapat menjadi instrumen pendukung pelayanan yang lebih terintegrasi sekaligus memperkuat pengelolaan data dan dokumentasi dalam proses pembinaan pemerintah kabupaten/kota.
(DY)
