Tanah Datar, InvestigasiPublik.com — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai mendorong kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Langkah tersebut terutama diarahkan pada komoditas yang produksinya cukup di Tanah Datar, seperti cabai dan beras, agar dapat dipasok ke daerah yang mengalami kekurangan.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengatakan, pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan dengan memantau perubahan harga. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (20/7/2026). Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si.
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Hasil rakor ini akan menjadi acuan bagi kita dalam memperkuat kebijakan pengendalian inflasi di Tanah Datar,” ujar Ahmad Fadly.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera memetakan daerah yang membutuhkan komoditas pangan serta daerah yang memiliki surplus produksi.
Tanah Datar, kata dia, dapat diarahkan sebagai pemasok bagi wilayah yang membutuhkan komoditas tertentu. Kerja sama tersebut akan dijajaki dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat maupun daerah di luar provinsi.
“Kepada OPD terkait, segera jajaki kabupaten/kota yang membutuhkan bahan pangan yang surplus di Tanah Datar untuk bekerja sama dengan kabupaten/kota di dalam provinsi maupun luar provinsi. Ini salah satu indikator penilaian TPID Award,” katanya.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar Franky Adhitama sebelumnya menyampaikan, sejumlah langkah pengendalian inflasi telah dilakukan bersama OPD terkait. Namun, kerja sama antardaerah masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat.
Dari sembilan indikator ekonomi yang digunakan dalam pengukuran pengendalian inflasi, kerja sama antardaerah disebut belum berjalan secara optimal.
Bagi pemerintah daerah, kerja sama tersebut memiliki dua kepentingan. Selain membantu kelancaran distribusi pangan, mekanisme itu juga menjadi bagian dari indikator penilaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
1.762 Rumah Masuk Usulan BSPS
Rakor tersebut juga membahas pelaksanaan program 3 juta rumah, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kabupaten Tanah Datar telah mengusulkan 1.762 unit rumah untuk mendapatkan bantuan BSPS 2026.
Dari jumlah tersebut, 142 unit telah memperoleh alokasi pada tahap pertama dan dinyatakan siap dilaksanakan. Pemerintah daerah saat ini masih menunggu Surat Keputusan (SK) penetapan penerima bantuan.
Sementara itu, 165 unit lainnya masih dalam tahap verifikasi.
“Alhamdulillah, tahap pertama sebanyak 142 unit sudah dialokasikan dan siap untuk dilaksanakan. Saat ini masih menunggu SK penetapan penerima bantuan, sedangkan 165 unit sedang dalam tahap verifikasi,” kata Ahmad Fadly.
Dalam rakor, pemerintah daerah juga diminta memperkuat langkah pengendalian harga dan ketersediaan pangan serta melaporkan perkembangan program 3 juta rumah secara berkala.
Bagi Tanah Datar, pemetaan surplus dan kebutuhan pangan menjadi salah satu langkah yang akan menentukan sejauh mana produksi daerah dapat disalurkan ke wilayah lain, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah masyarakat.
