Padang, InvestigasiPublik.com — Wali Kota Padang Fadly Amran mendorong percepatan dukungan pemerintah pusat untuk penanganan air bersih, pengelolaan sampah, serta pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
Hal tersebut disampaikan Fadly saat melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal.
Dalam audiensi tersebut, Fadly menekankan pentingnya keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia juga mendorong optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
Dorong Perluasan SPAM untuk Masyarakat
Terkait kebutuhan air bersih, Fadly menyebut kerja sama Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Andalas (Unand) dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah menemukan titik terang.
“Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujar Fadly.
Ia berharap cakupan SPAM tersebut dapat diperluas hingga sambungan rumah, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan, seperti Kecamatan Pauh dan Kuranji.
Selain itu, Fadly menyoroti keterbatasan lahan untuk pembangunan SPAM Gunung Pangilun. Dari kebutuhan lahan sekitar 13.000 meter persegi, saat ini baru tersedia sekitar 8.175 meter persegi.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” katanya.
Minta Dukungan Pengolahan Sampah Berbasis RDF
Selain persoalan air bersih, Fadly meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) di Kota Padang.
Menurutnya, pengembangan RDF dapat menjadi salah satu opsi dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan bahan bakar alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh industri semen di Kota Padang.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” ujarnya.
Fadly menilai pengelolaan sampah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga pengolahan di fasilitas terpadu.
Pemulihan Infrastruktur Pascabencana
Dalam audiensi tersebut, perhatian juga diarahkan pada keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Pemerintah Kota Padang berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang membangun koordinasi dengan pemerintah pusat melalui BPBPK Sumbar, khususnya dalam penanganan kebutuhan dasar, pengelolaan lingkungan, dan pemulihan infrastruktur pascabencana. (DY)
