PESSEL, INVESTIGASI PUBLIK –Upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan manusiawi terus diperkuat oleh Kementrian HAM Perwakilan Sumbar, untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kegiatan penguatan kapasitas Ham Azazi Manusia (HAM) bagi Apartur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan, dengan menghadirkan pakar hukum kesehatan, Dr. Firdaus Diezo, sebagai narasumber utama.
Kegiatan yang diikuti oleh para ASN dan tenaga kesehatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tamah HAM, profesinal, dan bebas dari diskriminasi terhadap seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Dr. Firdaus Diezo menegaskan, bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi negara. Karena itu, setiap tenaga kesehatan dan aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada warga yang diperlakukan berbeda saat mengakses layanan kesehatan.
“Hak atas kesehatan adalah hal fundamental setiap warga negara. Negara melalui pemerintah daerah harus memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara adil, tanla diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, gender, maupun latar belakang lainnya,” ujar Diezo dalam sesi paparannya Senin (9/3/2026).
Ia juga menjelaskan, prinsip pelayanan kesehatan berbasis HAM tidak hanya soal ketersediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut sikap, etika, dan perlakuan petugas kesehatan terhadap pasien.
Menurutnya, masih ditemukan berbagai kasus di sejumlah daerah di Indonesia yang menunjukkan adanya perlakuan tidak setara dalam pelayanan kesehatan, seperti diskriminasi terhadap pasien miskin, kelompok rentan, hingga penyandang disabilitas.
“ASN dan tenaga kesehatan harus memahami bahwa pelayanan kesehatan yang berperspektif HAM menuntut adanya akses yang setara perlakuan yang manusiawi, serta perlindungan terhadap martabat pasien,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesahatan Kabupaten Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani, menilai kegiatan penguatan kapasitas ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan. Dengan pemahaman HAM yang kuat, diharapkan seluruh tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pelayanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek medis, tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan bahwa setiap ASN di sektor kesehatan memahami prinsip pelayanan kesehatan yang ramah HAM, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak, adil, dan bermartabat,’ ungkapnya.
Selain sesi pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif yang membahas berbagai persoalan yang sering dihadapi tenaga kesehatan di lapangan, termasuk tantangan dalam memberikan pelayanan kepada kelompok rentan,
