Arosuka, InvestigasiPublik.com – Pemerintah Kabupaten Solok terus mengejar percepatan pemulihan pascabencana dengan melakukan evaluasi harian di Posko Induk Bencana, Kompleks Perkantoran Bupati Solok, Arosuka, Rabu (7/10/2026).
Evaluasi dilakukan untuk memastikan pembersihan material, pemulihan infrastruktur, pelayanan masyarakat, hingga penanganan sektor pertanian berjalan cepat dan terkoordinasi selama masa tanggap darurat.
Rapat dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Drs. Zaitul Ikhlas, AP, M.Si., dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul, S.Sos., para kepala dan perwakilan OPD, serta unsur TNI dan Polres Solok.
Dalam evaluasi tersebut, BPBD memaparkan perkembangan penanganan di sejumlah titik terdampak sekaligus kebutuhan yang masih harus dipenuhi.
Ketersediaan alat berat, BBM, hingga berbagai perlengkapan pendukung menjadi perhatian karena sangat menentukan kecepatan pembersihan material di lapangan.
Sejumlah alat berat berukuran lebih kecil direncanakan diarahkan ke kawasan Kantor DPRD Kabupaten Solok. Sementara unit lainnya dipindahkan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum untuk mendukung proses pembersihan dan penanganan material di lokasi terdampak.
Kebutuhan BBM untuk kendaraan operasional, terutama truk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), juga menjadi pembahasan. Ketersediaan bahan bakar dinilai penting agar mobilisasi personel, pengangkutan material, dan kegiatan pembersihan tidak terhambat.
Pemulihan juga menyangkut dukungan jaringan komunikasi. Diskominfo diminta memastikan kebutuhan konektivitas di Bapelitbang, termasuk melalui pemasangan Starlink yang telah dimintakan bantuannya.
Sementara itu, DPMN diarahkan menggunakan jaringan Wi-Fi ruang rapat Gedung C apabila membutuhkan koneksi untuk pengoperasian aplikasi nagari.
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan hingga kini menyiapkan dua posko pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana.
Persoalan pembiayaan pelayanan di RSUP Dr. M. Djamil Padang juga menjadi bagian evaluasi. Pembayaran yang telah melebihi kapasitas disebut telah diantisipasi melalui penganggaran tambahan dan dilakukan reviu bersama Inspektorat.
Puluhan Hektare Lahan Pertanian Terdampak
Dampak bencana juga dirasakan sektor pertanian. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 4 hektare lahan sawah mengalami kerusakan berat, sedangkan 14 hektare lainnya mengalami kerusakan ringan.
Pada lahan non-sawah, kerusakan tercatat pada tanaman jagung sekitar 0,2 hektare, cabai 1,5 hektare, bawang merah 2 hektare, serta kubis 0,2 hektare.
Sejumlah tanaman hortikultura juga terdampak. Dalam pendataan sementara, sekitar 40 batang alpukat dan 20 batang durian tercatat mengalami dampak akibat bencana.
Pada sektor perkebunan, tercatat sekitar 40 batang cokelat, 135 batang kulit manis, dan 255 batang kopi terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada jaringan irigasi tersier di Kecamatan Gunung Talang dengan panjang mencapai 525 meter dan masuk kategori rusak berat.
Data tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya terjadi pada kawasan permukiman dan fasilitas pemerintahan. Sumber penghidupan masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perkebunan, turut terdampak.
Rembesan Air di Kawasan DPMN Diwaspadai
Salah satu kondisi yang mendapat perhatian khusus berada di kawasan DPMN. Di lokasi tersebut ditemukan rembesan air pada timbunan tanah.
BPBD menilai kondisi tersebut perlu segera diperkuat sebagai langkah mitigasi. Rembesan dikhawatirkan berkembang menjadi alur air yang dapat memicu pergerakan atau penurunan tanah apabila kembali diguyur hujan berintensitas tinggi.
Karena itu, langkah pencegahan dinilai tidak dapat ditunda. Penanganan dini diperlukan untuk mengurangi potensi risiko lanjutan sekaligus melindungi fasilitas dan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Unsur TNI dan Polres Solok dalam rapat turut menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi. Setiap unsur diminta bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing agar penanganan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Asisten I Setda Kabupaten Solok, Drs. Zaitul Ikhlas, menegaskan bahwa pemulihan harus dilakukan secara maksimal dengan mengutamakan koordinasi lintas sektor.
Setiap perkembangan di lapangan, menurutnya, harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti, terutama terhadap kondisi yang berpotensi memicu bencana susulan.
Ia juga meminta seluruh OPD, BPBD, TNI, Polri, serta unsur terkait menjaga kekompakan dan komunikasi selama proses pemulihan berlangsung.
“Pengerjaan diharapkan sampai hari ke-15 sudah rampung untuk area dalam kantor yang terdampak,” demikian arahan dalam evaluasi tersebut.
Pekerjaan juga diminta diselesaikan secara cepat dan optimal hingga masa tanggap darurat berakhir.
Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, evaluasi harian menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebutuhan di lapangan teridentifikasi, diprioritaskan, kemudian segera ditindaklanjuti.
Dengan keterlibatan pemerintah daerah, BPBD, OPD teknis, TNI, Polri, dan unsur lainnya, pemulihan diharapkan tidak sekadar membersihkan sisa material bencana.
Proses tersebut diarahkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik, memperbaiki infrastruktur yang rusak, menjaga pelayanan dasar, serta membantu masyarakat terdampak kembali menjalankan aktivitas secara bertahap.
Pemulihan pascabencana kini berpacu dengan waktu. Targetnya, pekerjaan bergerak cepat, risiko lanjutan ditekan, dan masyarakat dapat segera kembali beraktivitas.
