investigasipublik.com // Tanah Datar
Pemerintah Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, kembali membuka ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan nagari. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbangnag) Tahun 2026, berbagai kebutuhan masyarakat dihimpun dan dipertajam menjadi prioritas pembangunan untuk 2027.
Musrenbangnag yang digelar di Aula Kantor Wali Nagari Sungai Patai, Rabu (16/9/2026), menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah nagari, lembaga nagari, pemerintah kecamatan, aparat keamanan hingga tokoh masyarakat untuk membahas kebutuhan pembangunan secara lebih terarah.
Panitia Pelaksana Yopi Purnama menegaskan, Musrenbang bukan sekadar forum menyusun daftar usulan. Lebih dari itu, forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan serta kemampuan anggaran nagari.
“Setiap usulan harus dilihat berdasarkan kebutuhan, urgensi, manfaat dan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, Musrenbang diharapkan mampu melahirkan prioritas yang realistis, terukur dan benar-benar menjawab persoalan masyarakat, bukan sekadar memperpanjang daftar keinginan pembangunan.
Dedet Soroti Ketidakhadiran DPRD Dapil IV
Wali Nagari Sungai Patai Dedet Syukri, S.Pd. kemudian membuka Musrenbangnag secara resmi.
Di balik apresiasi terhadap seluruh pihak yang hadir, Dedet menyampaikan satu catatan yang menurutnya penting. Ia mempertanyakan ketidakhadiran anggota DPRD Tanah Datar dari Dapil IV, meski Pemerintah Nagari Sungai Patai telah mengundang mereka untuk mengikuti forum tersebut.
Menurut Dedet, dari sembilan anggota DPRD Dapil IV, tidak seorang pun hadir dalam Musrenbangnag kali ini. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan pelaksanaan Musrenbang tahun 2025 yang, menurutnya, masih dihadiri anggota DPRD dari dapil yang sama.
“Kami sangat sedih. Dari sembilan anggota DPRD Dapil IV tidak satu pun yang hadir setiap kami undang. Ada apa dengan nagari kami?” ujar Dedet.
Sorotan tersebut, kata Dedet, bukan semata soal kehadiran secara fisik. Baginya, Musrenbang merupakan momentum penting ketika masyarakat menyampaikan kebutuhan pembangunan secara langsung dan pemerintah nagari membangun komunikasi dengan pemerintah daerah serta lembaga legislatif.
Karena itu, ia menitipkan persoalan tersebut kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M., dengan harapan aspirasi dan kebutuhan Nagari Sungai Patai tetap mendapat perhatian dalam proses pembangunan daerah.
“Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan. Ini momentum masyarakat menyampaikan kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat komunikasi antara nagari, pemerintah daerah dan DPRD,” katanya.
Meski demikian, absennya anggota DPRD tidak menghentikan pembahasan. Musrenbang tetap diarahkan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lima Bidang Jadi Fokus RKP 2027
Memasuki agenda inti, Sekretaris Nagari Sungai Patai Anggia Safitri, S.Pd., memaparkan rancangan prioritas RKP Nagari Tahun 2027.
Prioritas pembangunan dirumuskan dalam lima bidang utama, yakni penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak nagari.
Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat, penguatan kelembagaan serta pemberdayaan potensi nagari. Sementara aspek kebencanaan dan kondisi darurat disiapkan untuk memastikan nagari memiliki ruang penanganan terhadap kebutuhan yang bersifat mendesak.
Seluruh usulan kemudian dibahas untuk menentukan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan, urgensi, manfaat dan kemampuan keuangan nagari.
Jangan Berhenti di Atas Kertas
Musrenbangnag Sungai Patai turut dihadiri Kabid PMDPPKB Andri, S.IP., Camat Sungayang Abdi Hardifala, S.IP., M.Si., Wakapolsek Sungayang yang mewakili Kapolsek, Danramil, BPRN, KAN, Bundo Kanduang, serta unsur terkait lainnya.
Hasil pembahasan selanjutnya menjadi bahan penyusunan RKP Nagari Sungai Patai Tahun 2027.
Catatan mengenai ketidakhadiran anggota DPRD Dapil IV menjadi bagian dari dinamika Musrenbang tahun ini. Namun di atas semua itu, forum tersebut kembali menegaskan satu hal: pembangunan nagari membutuhkan perencanaan yang tajam, aspirasi yang jelas dan sinergi lintas pemerintahan.
Sebab, Musrenbang tidak boleh berhenti sebagai rutinitas tahunan atau sekadar dokumen yang tersimpan di meja pemerintahan. Aspirasi yang disepakati harus memiliki arah, prioritas harus memiliki dasar, dan program yang direncanakan harus bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat Sungai Patai. (DA76)
