Padang, InvestigasiPublik.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta Satuan Tugas (Satgas) MBG tingkat provinsi dan kabupaten/kota memperkuat pengawasan serta menindak tegas setiap pelanggaran yang membahayakan keselamatan penerima manfaat.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Pertemuan Koordinasi Keamanan Pangan bersama Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG Provinsi Sumbar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin (12/10/2026).
“Keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh berkompromi terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan anak-anak penerima manfaat program ini,” tegas Mahyeldi.
Menurutnya, MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus berpotensi menggerakkan perekonomian daerah. Namun, manfaat tersebut harus disertai jaminan bahwa makanan yang disajikan aman, berkualitas, dan memenuhi standar kesehatan.
Mahyeldi meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga harus memastikan penerapan standar higiene dan sanitasi serta memperhatikan rentang waktu antara proses memasak dan penyajian.
“Pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi yang kuat, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan tindak lanjut yang terukur. Kita ingin mencegah terulangnya kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG di Sumbar,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan kasus keracunan yang berkaitan dengan penyediaan makanan MBG, operasional dapur harus dihentikan sementara untuk penanganan dan evaluasi. Pemerintah kabupaten/kota bersama satgas terkait diminta memastikan setiap kasus ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Mahyeldi mendorong pelaksanaan MBG agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya petani, produsen pangan, dan pelaku usaha lokal. Penggunaan bahan pangan dari daerah sekitar diharapkan dapat memperluas pasar produk masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian nagari.
Upaya tersebut, katanya, dapat disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Sumbar, seperti Nagari Creatif Hub dan Klinik UMKM, untuk memperkuat kapasitas usaha, memperluas pemasaran, serta meningkatkan daya saing produk lokal.
“Program ini harus memberikan manfaat dari sisi kesehatan sekaligus ekonomi. Bahan pangan yang digunakan diharapkan berasal dari daerah sekitar dapur MBG, sehingga usaha masyarakat ikut bergerak dan kesejahteraan mereka meningkat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadi Payana, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengawasan keamanan pangan program MBG.
Kegiatan itu diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas Satgas MBG Provinsi Sumbar, satgas dari 19 kabupaten/kota, koordinator wilayah SPPG, perangkat daerah, serta instansi teknis terkait.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman mengenai standar keamanan pangan, teridentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta diperkuat mekanisme komunikasi, pelaporan, dan penanganan masalah secara cepat dan tepat.
Penguatan koordinasi ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan MBG di Sumbar berjalan aman dan berkualitas, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
