Padang, InvestigasiPublik.com – Pemerintah Kota Padang bersama Forum Kota Sehat (FKS) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu mengikuti seleksi administrasi dan desk assessment penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Senin (12/10/2026), menjadi tahapan penting bagi Kota Padang dalam mempersiapkan verifikasi tingkat nasional. Pemko Padang menargetkan penghargaan tertinggi, Swasti Saba Wistara.
Ketua FKS Kota Padang, Rukayah Anwar, mengatakan seluruh OPD pengampu hadir untuk mendampingi proses penilaian terhadap sembilan tatanan. Keterlibatan lintas perangkat daerah diharapkan memperkuat kesiapan Kota Padang dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, pada hari ini seluruh OPD hadir mendampingi sembilan tatanan. Kehadiran bersama ini membawa harapan besar bagi Kota Padang untuk meraih penghargaan Swasti Saba Wistara,” ujarnya.
Penilaian KKS periode 2025–2026 mencakup sembilan tatanan dengan total 136 indikator yang menjadi tanggung jawab OPD terkait. Menurut Rukayah, dokumen pendukung untuk indikator tersebut telah diisi dan hampir seluruhnya terpenuhi.
Pengumpulan dan pengunggahan data dilakukan secara bertahap sejak awal 2025 hingga penutupan aplikasi penilaian Swasti Saba Wistara tingkat Provinsi Sumatera Barat.
“Proses pengunggahan data ini telah berlangsung secara bertahap sejak awal 2025 hingga penutupan aplikasi Swasti Saba Wistara Provinsi Sumatera Barat. Dari 136 indikator yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat, data pendukung yang kami serahkan sudah hampir terpenuhi seluruhnya,” jelasnya.
Selain kelengkapan dokumen, kesiapan kelembagaan FKS juga menjadi bagian penting dalam penilaian. Forum Kota Sehat Kota Padang telah terbentuk hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan dukungan sekretariat, plang merek, surat keputusan (SK) legalitas, serta alokasi anggaran resmi di 11 kecamatan dan 104 kelurahan.
Rukayah menjelaskan, hasil verifikasi tingkat provinsi akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan dokumen dan menindaklanjuti kekurangan yang ditemukan selama proses penilaian.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan kesempatan kepada Pemko Padang untuk melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen pembinaan hingga akhir April mendatang sebelum berkas diserahkan secara resmi ke tingkat pusat.
“Apabila dari hasil verifikasi provinsi masih terdapat kekurangan, kita masih diberikan ruang pembinaan untuk melengkapi dan menyempurnakan dokumen hingga bulan April mendatang, sebelum penilaian dikunci penuh di tingkat pusat,” tuturnya.
Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, FKS, dan seluruh OPD pengampu, Kota Padang berharap dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kota Sehat sekaligus memperbesar peluang meraih Swasti Saba Wistara pada penilaian KKS 2026.
