Pessel, InvestigasiPublik.com – Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pesisir Selatan kembali memanas. Sejumlah tim formatur menolak Surat Keputusan (SK) susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Pesisir Selatan yang mereka nilai tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang (Muscab).
Sebagai bentuk protes, belasan kader PPP mendatangi sekretariat DPC PPP Pesisir Selatan di Painan, Rabu (30/9/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka kemudian menggembok dan memalang pintu sekretariat dengan menggunakan kayu.
Salah seorang tim formatur dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP Kecamatan Lengayang, Sosrizal, mengatakan pihaknya menolak SK penetapan kepengurusan DPC PPP Pesisir Selatan yang menetapkan Yunesel Indra sebagai ketua.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak mencerminkan hasil Muscab yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh tim formatur.
“Akibat penolakan tersebut, kami melakukan pemalangan kantor DPC Kabupaten Pesisir Selatan sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujar Sosrizal, Rabu (30/9/2026).
Ia mengatakan, aktivitas di sekretariat DPC PPP Pesisir Selatan untuk sementara dihentikan sampai persoalan kepengurusan mendapatkan kejelasan.
Sosrizal menjelaskan, tim formatur terdiri dari empat perwakilan PAC, satu dari DPC dan satu dari DPW. Tim tersebut, kata dia, telah menjalankan Muscab pada 9 Juni 2026 dan menghasilkan keputusan yang kemudian diserahkan kepada DPW.
Namun, menurut Sosrizal, hasil yang kemudian muncul dalam SK kepengurusan berbeda dengan keputusan yang dihasilkan dalam Muscab.
“Ini yang terjadi di Pesisir Selatan. Lain yang diputuskan melalui Muscab, lain pula yang direkomendasikan oleh DPW. Kami menduga ini merupakan bentuk sabotase oleh Ketua DPW dan persoalan ini mesti dituntaskan,” katanya.
Ia juga menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPW PPP Sumatera Barat serta menegaskan pihaknya tidak menerima penetapan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Pesisir Selatan.
“Karena yang terpilih adalah Armadi, bukan Yunesel Indra. Berarti hasil Muscab tidak dipergunakan,” ujarnya.
Armadi sendiri tercatat sebagai salah seorang kader PPP yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
Sosrizal mengatakan, pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Partai sebagai jalur penyelesaian internal.
“Kami akan lanjut ke Mahkamah Partai. Kantor ini akan tetap kami segel sampai ada keputusan dari DPP,” tegasnya.
Adapun unsur formatur yang disebut terlibat berasal dari PAC PPP Koto XI Tarusan, Lengayang, Air Pura, dan Pancung Soal.
Pantauan di lokasi, belasan kader PPP mendatangi sekretariat DPC di Painan dengan membawa kayu yang kemudian digunakan untuk memalang pintu kantor. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap keputusan kepengurusan yang mereka persoalkan.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi kepada pihak DPW PPP Sumatera Barat maupun pihak yang disebut dalam persoalan tersebut masih terus diupayakan untuk mendapatkan penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
