Jakarta, InvestigasiPublik.com — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mendorong pemerintah memperkuat sistem surveilans penyakit hewan berbasis deteksi dini hingga ke tingkat daerah.
Menurut Nevi, pengendalian penyakit hewan perlu diarahkan dari pola penanganan setelah kasus muncul menuju sistem pencegahan yang berjalan rutin dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, pada pertengahan September 2026.
“Jangan sampai sistem kita baru bergerak cepat ketika wabah sudah terjadi. Surveilans harus mampu membaca risiko lebih awal sehingga pemerintah dan peternak memiliki waktu untuk melakukan pencegahan sebelum penyakit menyebar lebih luas,” ujar Nevi.
Ia menilai Bali membutuhkan perhatian khusus karena mobilitas hewan dan komoditas antarwilayah cukup tinggi, sementara sejumlah penyakit hewan menular strategis masih menjadi perhatian.
Lalu lintas ternak antarpulau melalui Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai, menurut Nevi, membutuhkan pengawasan terhadap risiko penyakit seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD), serta hewan pembawa rabies (HPR).
Karena itu, ia mendorong penguatan surveilans aktif melalui pengambilan dan pengujian sampel secara berkala. Surveilans pasif juga perlu diperkuat melalui pelaporan cepat apabila ditemukan kasus kesakitan atau kematian hewan yang tidak wajar.
Nevi turut menyoroti pemanfaatan sistem digital dalam mendukung pelaporan penyakit hewan. Di Bali, pelaporan telah terintegrasi dengan iSIKHNAS yang digunakan petugas medik dan paramedik veteriner untuk menyampaikan temuan klinis dari lapangan secara real-time.
“Data jangan berhenti menjadi laporan. Ketika ada indikasi peningkatan risiko, harus segera ada tindak lanjut, mulai dari investigasi, tracing, pengujian laboratorium, vaksinasi hingga pengendalian lalu lintas hewan sesuai kebutuhan,” katanya.
Perkuat Pendekatan One Health
Nevi menilai sistem deteksi dini tidak dapat berjalan optimal tanpa kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pendekatan One Health yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi penyakit zoonosis seperti rabies.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan tenaga medik dan paramedik veteriner. Keterbatasan tenaga dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan populasi ternak serta HPR yang tersebar hingga wilayah perdesaan menjadi salah satu tantangan dalam pemantauan penyakit.
“Teknologi dan sistem pelaporan penting, tetapi pada akhirnya kita tetap membutuhkan petugas yang cukup dan mampu menjangkau lapangan. Karena itu, penguatan jumlah dan kapasitas tenaga veteriner harus menjadi perhatian, terutama di wilayah dengan cakupan pengawasan yang luas,” tegas legislator asal Sumatera Barat II tersebut.
Nevi berharap penguatan surveilans, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan tenaga veteriner dapat membentuk sistem deteksi dini yang lebih responsif.
Menurutnya, sistem tersebut diperlukan untuk melindungi peternak sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
