Prabowo Dorong Pendidikan Negeri Gratis dari SD hingga Universitas

Jakarta, InvestigasiPublik.com — Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan segera membahas rencana pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Prabowo mengatakan akan menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas upaya mewujudkan biaya pendidikan negeri yang tidak menjadi beban masyarakat.

“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut menempatkan pendidikan gratis sebagai agenda yang akan dibahas pemerintah. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui rapat terbatas dan kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menyatakan komitmen memperjuangkan akses pendidikan gratis di sekolah negeri. Dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2026, Prabowo menyebut pendidikan sebagai hak seluruh anak Indonesia dan menargetkan perbaikan berbagai sarana pendidikan.

Zulhas: Pendidikan Bukan Kemewahan

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.

Menurut Zulhas, pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, tetapi juga membentuk generasi yang inovatif, kreatif, mandiri, serta memiliki integritas.

“Generasi yang mencintai bangsa dan negaranya, generasi yang memiliki integritas pribadi yang kuat, mereka adalah pemilik masa depan,” kata Zulhas.

Ia menegaskan pendidikan berkualitas harus dapat diakses masyarakat secara luas dan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.

“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar, atau keluarga yang mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Pendidikan adalah hak untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa,” ujarnya.

Zulhas juga menyatakan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Transformasi. Menurutnya, generasi muda Indonesia perlu dipersiapkan agar tidak hanya menjadi penerima dampak perubahan global, tetapi mampu mengambil peran di dalamnya.

“Kami ingin anak muda Indonesia tidak hanya menjadi penonton perubahan dunia, mereka harus menjadi pelakunya, muda, berdaya, dan mengubah Indonesia,” tandasnya.

Agenda pendidikan tersebut sejalan dengan sejumlah program pemerintah di bidang pembangunan sumber daya manusia, termasuk Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, beasiswa, serta penguatan pendidikan vokasi.

Dengan rencana pembahasan pendidikan gratis tersebut, pemerintah perlu merumuskan mekanisme pelaksanaan, cakupan pembiayaan, serta kebijakan teknis agar akses pendidikan negeri dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat diterapkan secara jelas.